Periksa Proses Perkara Anda (Contoh Nomor Perkara : 100/Pdt.G/2020/PA.Lt) 
| No | Foto |
Profil Staf |
Pangkat Gol. Ruang | TMT |
|
1 |
 |
SHANTI YURNITA, A.Md.Keb Pengolah Data dan Informasi, Sub Bagian PTIP Pengadilan Agama Lahat |
Penata Tingkat III/d |
1 Maret 2024 s/d Sekarang |
|
1 |
 |
FERDIANSYAH,S.E Analis Perencanaan ,Evaluasi dan Pelaporan Pengadilan Agama Lahat |
Penata muda III/a |
1 April 2022 s/d Sekarang |
|
2
|
 |
Devi Ayu Andhini,S.H. Analis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Lahat |
Penata Muda III/a |
1 April 2022 s/d Sekarang |
|
3 |
 |
NABILA, A.Md Pengelola Barang Milik Negara Pengadilan Agama Lahat |
Pengatur II/c |
1 April 2022 s/d Sekarang |
|
4 |
 |
Gandes Permata Putri, A.Md Pengelola Perkara Pengadilan Agama Lahat |
Pengatur II/c |
1 April 2022 s/d Sekarang |
|
5 |
 |
Ari Saputra, S.H. Klerek - Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Lahat |
Penata Muda (III/a) |
01 Mei 2024 s/d Sekarang |
|
6 |
 |
Muhammad Ihsanuddin Halimurrofi, S.H. Klerek - Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Lahat |
Penata Muda (III/a) |
01 Mei 2024 s/d Sekarang |
|
|
||||||||||||
|
|
|
- Pusat Bantuan Hukum
- Prosedur Permohonan Informasi
- Pengaduan
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Tata Cara Permohonan Informasi
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat Dan Tata Cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
