Periksa Proses Perkara Anda (Contoh Nomor Perkara : 100/Pdt.G/2020/PA.Lt) 
Acara Pertemuan Rutin dan Arisan Gabungan Dharmayukti Karini Cabang Lahat
Jumat (26/11/2021) Bertempat di ruang Sidang Utama PA Lahat, Pengadilan Agama Lahat mendapat giliran untuk melaksanakan acara rutinitas pertemuan Dharmayukti Karini. Acara dilakanakan pada pukul 09.00 WIB dan dihadiri oleh perwakilan anggota Dharmayukti Karini dari Pengadilan Agama Lahat dan Pengadilan Negeri Lahat.
Acara dibuka oleh MC, Ibu Diska Perianti, A.Md., dan dihadiri juga Ibu-Ibu pengurus dan anggota DYK cabang lahat kemudian dilanjutkan sambutan oleh ibu ketua dyk cab lahat Ny.Rossi Jimmy Maruli, Pada sambutannya beliau menyampaikan bahwa dengan adanya pertemuan rutin ini diharapkan dapat memupuk rasa kebersamaan, memberikan ilmu dan wawasan tentang bagaimana berorganisasi yang baik serta terjalinnya tali silaturahmi antar sesama anggota Dharmayukti Karini Cabang Lahat
Acara dilanjutkan dengan penyampaian laporan pertanggung jawaban dari masing-masing seksi antara lain seksi ekonomi, seksi pendidikan dan seksi sosial budaya dan dilanjutkan do’a bersama. Serta Acara diakhiri dengan penarikan arisan, foto dan makan bersama Keluarga Besar Dharmayukti Cabang Lahat
Ak/Red_PA-Lahat
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
