Periksa Proses Perkara Anda (Contoh Nomor Perkara : 100/Pdt.G/2020/PA.Lt) 
PA Lahat : Zoom Meeting Launching Aplikasi E-Bima (Electronic Budgeting Implementation Monitoring and Accountability)
Lahat, Senin, 11 Oktober 2021. Berdasarkan surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2151/SEK/KU.01/10/2020 Perihal Undangan Launching Aplikasi e-BIMA (Electronic Budgeting Implemetation Monitoring and Accountability) secara daring oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI, Ketua Pengadilan Agama Lahat(YM Bapak Misdaruddin, S.Ag., M.H.) didampingi Sekretaris Pengadilan Agama Lahat (Bapak Hendri Suryana, S.Ag), megikuti undangan Launching Aplikasi e-BIMA (Electronic Budgeting Implemetation Monitoring and Accountability) di Media Center Pengadilan Agama Lahat.
Kegiatan ini diikuti juga oleh Ketua Tingkat Banding, Sekretaris pengadilan Tingkat Banding,Panitera Pengadilan Tingkat Banding, Ketua Pengadilan Agama Tingkat Pertama, Sekretaris Pengadilan Agama Tingkat Pertama, Panitera Pengadilan Agama Tingkat Pertama di Seluruh Satuan Kerja Mahkamah Agung di Seluruh Indonesia secara daring.
Aplikasi E-Bima ini dibuat dikarenakan berawal dari banyaknya permasalahan dalam mengelola data realisasi anggaran dan capaian output kerja yang dibuat secara manual oleh satuan kerja tingkat pertama ataupun tingkat banding. serta aplikasi ini dibuat sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan monitoring pelaksanaan anggaran.
Tim IT PA Lahat
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
