Periksa Proses Perkara Anda (Contoh Nomor Perkara : 100/Pdt.G/2020/PA.Lt) 
Panggilan / Pembritahuan Ghaib dan Pengumuman Itsbat Nikah
Menu ini merupakan Pengumuman Resmi, sebagai alternatif panggilan melalui media bagi pihak Tergugat/Termohon pada perkara sengketa perkawinan di Pengadilan Agama yang tempat kediamannya tidak diketahui, atau tidak jelas, atau tidak mempunyai kediaman yang tetap di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia. Pengumuman/ Panggilan ini didasarkan pada pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 dan Pengumuman Itsbat Nikah.
| NOMOR PERKARA | JENIS | TANGGAL SIDANG | NAMA PIHAK | DOKUMEN |
|---|---|---|---|---|
| 637/Pdt.G/2025/PA.Lt | Panggilan Ghaib | Rabu, 10 Desember 2025 | Pemohon: Hartono bin Suyatno Termohon: Zulaikah binti Suparno |
Panggilan |
| 19/Pdt.P/2026/PA.Lt | Itsbat Nikah | Kamis, 12 Februari 2026 | Pemohon: Budi Hartono bin H.M Yasuki Erawati binti Sapri |
Panggilan |
| 16/Pdt.P/2026/PA.Lt | Itsbat Nikah | Selasa, 10 Februari 2026 | Pemohon: Karnoto bin Kliwon Lilis Suryani binti Abdullah |
Panggilan |
| 17/Pdt.P/2026/PA.Lt | Itsbat Nikah | Rabu, 18 Februari 2026 | Pemohon: Ibnu Sina Busaeri bin Busaeri Dita Purnatiwi binti Yustaher |
Panggilan |
| 10/Pdt.P/2026/PA.Lt | Itsbat Nikah | Selasa, 03 Feb. 2026 | Pemohon: Tedi Saputra bin Idham Efendi Lisa Putri Dewi binti Herman Tohari |
Panggilan |
| 7/Pdt.P/2026/PA.Lt | Itsbat Nikah | Jumat, 30 Jan. 2026 | Pemohon: Yupi Putrawansah bin Amran Dislin Nia binti Sugiato |
Panggilan |
KETERANGAN :
- Kepada Para Pihak yang namanya tercantum (Panggilan Ghaib) di atas untuk dapat hadir dipersidangan Pengadilan Agama Lahat pada pukul 09.00 WIB dan pada tanggal yang telah ditentukan.
- Pengumuman Itsbat disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lahat dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman;
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
