Periksa Proses Perkara Anda (Contoh Nomor Perkara : 100/Pdt.G/2020/PA.Lt) 
| 1. |  |
DWI AFIAH ASTUTI S.H.I. Jabatan : Pramubhakti/TKS Tempat, Tanggal Lahir : Jayapura, 16 Desember 1987 Pendidikan : IAIN Raden Fatah Palembang (Strata I/S1-Peradilan Agama)Pengadilan Agama Lahat |
TKS | |
| 2. |  |
OVI ARISKA Jabatan : Pramubhakti/TKS Tempat, Tanggal Lahir : Lahat, 18 Januari 2001 Pendidikan : Madrasah Aliyah Negeri LahatPengadilan Agama Lahat |
TKS | |
| 3. |  |
INDRAWANA Jabatan : Pramubhakti/TKS Tempat, Tanggal Lahir : Lahat, 27 September 2001 Pendidikan : Madrasah Aliyah Negeri LahatPengadilan Agama Lahat |
TKS | |
| 4. |  |
Septriani Pratama, S.H. Jabatan : Pramubhakti/TKS Tempat, Tanggal Lahir : Baturaja 08 September 1998 Pendidikan : UIN Raden Fatah Palembang (Strata 1/Fakultas Syariah dan Hukum)Pengadilan Agama Lahat |
TKS | |
| 5. |  |
Delsi Fadilah Angelia, S.S. Jabatan : Pramubhakti/TKS Tempat, Tanggal Lahir : Baturaja 20 Juni 2022 Pendidikan : Universitas Bina Darma ( Fakultas Sastra Inggris)Pengadilan Agama Lahat |
TKS |
|
|
|
|
  |
 |
 |
|
|
- Pusat Bantuan Hukum
- Prosedur Permohonan Informasi
- Pengaduan
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Tata Cara Permohonan Informasi
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat Dan Tata Cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
