Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Ketua PA pada Satker PA Palembang, PA Lahat, PA Kayuagung, PA Pangkalan Balai di PTA Palembang
Rabu, 31 Agustus 2022. PTA Palembang mengadakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Ketua PA di Satker PA Palembang, PA Lahat, PA Kayuagung, PA Pangkalan Balai dibawah wilayah PTA Palembang yang diadakan di AULA PTA Palembang.
Selanjutnya yang berkenan hadir yaitu, seluruh Ketua, Panitera, Sekretaris pada Satker di wilayah PTA Palembang dan Ketua PTA Palembang YM Bapak Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H.I., dan juga didampingi Wakil Ketua PTA Palembang, YM Bapak Dr. H. Lutfi, S.H., M.H beserta para Hakim Tinggi PTA Palembang, para Pejabat Struktural dan Fungsional.. adapun nama-nama Ketua PA yang dilantik sebagai berikut :
1. YM Bapak Askonsri, S.Ag., M.H.I. SebagaiKetua PA Palembang Kelas IA
2. YM Bapak Nur Said, S.H.I., M.Ag. Sebagai Ketua PA LahatKelas IB
3. YM Bapak Korik Agustian, S.Ag., M.Ag. Sebagai Ketua PA Kayuagung Kelas IB
4. YM Bapak Ahmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I., Sebagai Ketua PA Pangkalan Balai Kelas II
2. YM Bapak Nur Said, S.H.I., M.Ag. Sebagai Ketua PA LahatKelas IB
3. YM Bapak Korik Agustian, S.Ag., M.Ag. Sebagai Ketua PA Kayuagung Kelas IB
4. YM Bapak Ahmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I., Sebagai Ketua PA Pangkalan Balai Kelas II
Kemudian, YM Bapak Nur Said, S.H.I., M.Ag. resmi dilantik sebagai Ketua PA Lahat Kelas IB oleh Ketua PTA Palembang, YM Bapak Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H.I.di Aula PTA Palembang, Sebelum menjabat sebagai Ketua di PA Lahat Kelas IB , YM Bapak Nur Said, S.H.I., M.Ag mengemban tugas sebagai Wakil Ketua PA Kabupaten Madiun Kelas IB.
YM Bapak Nur Said, S.H.I., M.Ag menggantikan YM Bapak Misdaruddin, S.Ag., M.H., yang meraih promosi sebagai Wakil Ketua PA Sumedang Kelas IA.
Keluarga Besar PA Lahat mengucapkan Selamat dan Sukses atas jabatan barunya YM Bapak Nur Said, S.H.I., M.Ag. Selamat Datang di PA Lahat. Semoga mampu membawa PA Lahat berprestasi lebih baik lagi.
Ak/Red_PA-Lahat
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
