Periksa Proses Perkara Anda (Contoh Nomor Perkara : 100/Pdt.G/2020/PA.Lt) 
PA Lahat : Dialog MA RI dengan Federal Circuit and Family Court of Australia secara virtual
PA Lahat| Selasa (18/10/2022) Pada pukul 07:00 WIB. Bertempat di media center PA Lahat, YM Bapak Nur Said, S.H.I., M.Ag., mengikuti Dialog MA RI dengan Federal Circuit and Family Court of Australia secara virtual.
Adapun susunan Rundown Diaolog pada acara tersebut :
1.Sambutan oleh the Hon. Chief Justice William Alstergren, 2.Sambutan oleh YM Bapak Prof Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H, Ketua Mahkamah Agung RI. 3. Foto bersama delegasi dengan the Hon. CJ Alstergren Pembukaan oleh the Hon Judy Ryan, Chair of FCFCOA International Cooperation 4.Diskusi dengan fasilitator Mrs Cate Sumner dan Mrs.Leisha Lister
Poin-poin diskusi pada Dialog:
• Garis besar agenda dialog dan pengantar mengenai peran kepemimpinan hakim Perempuan di Peradilan diIndonesia 2020-2022
Pada Dialog tersebut Mahkamah Agung RI memiliki kerjasama yudisial denga Federal Circuit and Family Court Of Australia (FCFCoa) sejak tahun 2013. Fokus dari kerjasama ini adalah pertukaran pengetahuan dan pengalaman kedua lembaga peradilan untuk meningkatkan kualitas layanan dan hasil layanan dalam perkara-perkara yang melibatkan perempuan dan anak di Pengadilan Agama dan Umum terkait dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga, pengesahan pernikahan, sengketa yang melibatkan hak asuh dan pemeliharaan anak, serta masalah hukum keluarga atau masalah anak lainnya.
Ak/Red_PA-Lahat
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
