Periksa Proses Perkara Anda (Contoh Nomor Perkara : 100/Pdt.G/2020/PA.Lt) 
Rapat Koordinasi Tim Pokja Zona Integritas (ZI) Pada Pengadilan Agama Lahat
PA Lahat ||www.pa-Lahat.go.id
Kamis, 16 Juni 2022 Pukul 14:00 WIB, Pengadilan Agama Lahat kembali menggelar Rapat Rapat Koordinasi Tim Pokja Zona Integritas (ZI) PA Lahat, yang dilaksanakan di ruang Lobi Bawah Pengadilan Agama Lahat. Rapat ini dihadiri oleh seluruh Tim POKJA ZI Pengadilan Agama Lahat. Rapat ini dibuka oleh Hakim Pengadilan Agama Lahat, YM Bapak Drs. Nusirwan, S.H., M.H., dan dilanjutkan oleh Ketua Pengadilan Agama Lahat, YM Bapak Misdaruddin, S.Ag., M.H., Beliau menghimbau tentang sejumlah rencana aksi yang harus ditindaklanjuti secepatnya demi kesiapan dan keberhasilan program Pembangunan ZI di Pengadilan Agama Lahat.
Ketua Pengadilan Agama Lahat, YM Bapak Misdaruddin, S.Ag., M,H., dalam arahannya menyampaikan bahwa pada rapat Pokja ZI ini , kita sebagai aparatur PA Lahat, harus siap dan tetap mempersiapkan inovasi inovasi baru yang harus dilaksanakan untuk kemajuan PA Lahat”, harap beliau.
Selanjutnya, Ketua Pengadilan Agama Lahat mengajak seluruh Tim POKJA ZI agar ikut mendukung dan menyerukan untuk dukungan Pengadilan Agama Lahat dalam meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan cara membuat inovasi inovasi yang terbaru untuk Pengadilan Agama Lahat dalam melakukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta mengajak seluruh Masyarakat untuk ikut mengawasi pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Agama Lahat.
Dan rapat ditutup dengan yel-yel PA Lahat untuk membakar semangat seluruh aparatur Pengadilan Agama Lahat .
***(Ak/Red_PA-Lahat)***
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
