Periksa Proses Perkara Anda (Contoh Nomor Perkara : 100/Pdt.G/2020/PA.Lt) 
Wakil Ketua PA Lahat mengikuti Seminar Anti Korupsi Menuju Zona Integritas BLDK MA RI Secara Virtual/Zoom Meeting
pa-lahat.go.id
Jum'at 25 Februari 2022
PA Lahat, serius mempersiapkan diri menuju WBK dan WBBM. Salah satunya dengan cara mengikuti : " #Seminar Anti Korupsi Menuju Zona Integritas BLDK MA#" Bersama narasumber KPK dan Kementerian PANRB. Kegiatan tersebut di ikuti oleh Wakil Ketua PA Lahat YM Bapak Bakhtiar S.H.I., M.H.I., dan Tim IT PA Lahat dan dilakukan secara virtual di ruang media centre PA Lahat, pada pukul 09:00 WIB.
Pada seminar yang berlangsung, adapun beberapa penyampaian hasil singkat dari narasumber sebagai berikut “mengingatkan agar pembangunan zona integritas bukan hanya diatas kertas tetapi diharapkan mampu membawa perubahan pada pola pikir dan budaya kerja. Karena nanti akan diketahui pada saat survey dan juga sejumlah rekomendasi untuk menjadi perhatian agar dapat berhasil memperoleh status WBK/WBBM salah satunya adalah peningkatkan pemahaman dan komitmen pimpinan serta pegawai pada unit kerja terhadap substansi tiap-tiap area perubahan.
Ak/Red_PA-Lahat
.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
