Bapak Hendry Suryana, S.Ag., : Apel Pagi Senin 06 Desember 2021 “Memberikan Pelayanan Terbaik Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Persiapan Raker Tahun 2022”
pa-lahat.go.id
Senin, 06 Desember 2021. Bertempat di Halaman Kantor Pengadilan Agama Lahat telah dilaksanakan Apel Senin Pagi pada Pengadilan Agama Lahat. Adapun Apel Senin Pagi tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Pengadilan Agama Lahat Bapak Hendri Suryana, S.Ag., yang diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, Para Hakim, Panitera, Sekretaris dan Aparatur pada Pengadilan Agama Lahat.
Apel Pagi dimulai dengan menyampaikan 8 Nilai Nilai Utama MA RI yang dibacakan oleh Pembina apel dan diikuti oleh seluruh Peserta Apel Senin Pagi, dan dilanjutkan dengan penyampaian amanat yang disampaiakan oleh Bapak Hendri Suryana, S.Ag., beliau menyampaikan tentang pentingnya untuk meningkatkan pelayanan yang bersinergi dan berintegritas dalam pelayanan terpadu satu pintu. Selain itu, Sekretaris Pengadilan Agama Lahat Kembali mengingatkan Kembali tentang Persiapan Raker Tahun 2022, untuk membuat suatu rancangan kerja yg akuntabel dan progres yg berkelanjutan dari hasil rapat kerja 2021 untuk perubahan yang lebih baik pada tahun 2022.
Pelaksanaan Apel Senin Pagi berjalan lancar dan khidmat, Semoga Allah SWT memberikan Rahmat dan Hidayahnya sehingga Pelaksanaan Tupoksi berjalan lancar pada minggu ini.
Ak/Red_Pa-Lahat
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
