Periksa Proses Perkara Anda (Contoh Nomor Perkara : 100/Pdt.G/2020/PA.Lt) 
Dispensasi Nikah Kedua Calon dibawah Umur
Berikut Persyaratannya :
1.Kedua orang tua laki-laki calon di bawah umur datang menghadap ke PA
2.Ada surat permohonan (Disiapkan Oleh Kantor PA Lahat)
3.Fotocopy KTP orang tua calon mempelai laki-laki Legalisir
4.Fotocopy Kartu Keluarga calon mempelai laki-laki Legalisir
5.Fotocopy Akta Nikah orang tua calon mempelai lak-laki Legalisir
6.Surat keterangan penolakan kawin dari KUA N.5
7.Fotocopy Akta Kelahiran calon mempelai laki-laki Legalisir
8.Fotocopy KTP orangtua calon mempelai perempuan Legalisir
9.Fotocopy Kartu Keluarga orang tua calon mempelai perempuan Legalisir
10.Fotocopy Akta Nikah orang tua calon mempelai perempuan Legalisir
11.Fotocopy Akta Kelahiran calon mempelai peremuan Legalisir
12.Surat keterangan penolakan dari KUA N.5
13.Kedua calon mempelai perlu hadir di persidangan
14.Membayar persekot biaya perkara
15.Fotocopy Ijazah pendidikan terakhir anak atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak tersebut Legalisir
NOTE : Apabila Alamat KTP Berbeda dengan Alamat Tinggal Sekarang, Maka Harus Menyertakan Surat Keterangan Domisili yang di keluarkan oleh Kades/Lurah Setempat
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
