Periksa Proses Perkara Anda (Contoh Nomor Perkara : 100/Pdt.G/2020/PA.Lt) 
Pengadilan Agama Lahat Kelas IB Melakukan Kegiatan Sidang di Luar Gedung di Kabupaten Empat Lawang, KUA Tebing Tinggi.
Pengadilan Agama Lahat melaksanakan Sidang di Luar Gedung/Sidang keliling di Kantor Urusan Agama Tebing Tinggi yang ke-2 kalinya di Kabupaten Empat Lawang ( Wilayah Yuridiksi ) Tahun Anggaran 2021, 18 Maret 2021. Dalam sidang tersebut sebagai Ketua Majelis yaitu, Yang Mulia Bapak Sulyadi, S.H.I., M.H., dan para Hakim, Yang Mulia Bapak Drs. NUSIRWAN, S.H., M.H., Panitera, Bapak Drs.Sahim. dan Jurusita Pengganti, Bapak Zulkarnain, A.Md.
Sidang di luar gedung pengadilan atau yang lebih dikenal dengan sidang keliling merupakan kewajiban setiap Pengadilan Agama sesuai dengan Perma Nomor 01 Tahun 2014. Pengadilan Agama Lahat menggunakan sidang keliling sebagai sarana media sosialisasi tentang produk-produk hukum serta kewenangan Pengadilan Agama untuk kebijakan hukum.
Sidang di Luar Gedung ini di lakukan dengan tertib dan nyaman bersama masyarakat/penduduk di kecematan tebing tinggi dalam lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) Tebing Tinggi., dan juga tidak mengurangi rasa semangat para Aparatur Pengadilan Agama Lahat untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pencari Keadilan di Kabupaten Empat Lawang khususnya di Kecamatan Tebing Tinggi.
Humas PA Lahat.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
