Periksa Proses Perkara Anda (Contoh Nomor Perkara : 100/Pdt.G/2020/PA.Lt) 
Kamis, 25 Mei 2023. Pengadilan Agama Lahat melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Survey Presepsi Anti Korupsi (SPAK) Survey Presepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Pengadilan Agama Lahat untuk oleh Tim Survey SPAK dan SPKP Pengadilan Agama Lahat. Bertempat di ruang tamu Ketua, pada kesempatan ini, Wakil Ketua PA Lahat, YM Bapak Bakhtiar, S.H.I., M.H.I., dan didampingi juga Ketua PA Lahat, YM Bapak Nur Said, S.H.I., M.Ag. memimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi tersebut.
Tindak lanjut atas hasil survey SPAK dan SPKP yaitu dengan kembali melakukan sosialisasi tentang informasi pelayanan. Dalam sambutannya, Wakil Ketua Pengadilan Agama Lahat mengharapkan seluruh aparatur Pengadilan Agama Lahat agar bekerja dengan baik, memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, terutama kepada Petugas PTSP agar tetap mempertahankan kualitas pelayanan yang telah diberikan selama ini. “Saya mengharapkan survey yang telah berjalan ini bukan hanya sekedar formalitas adanya survey yang mendapat nilai saja namun bisa menjadi aksi nyata yang dapat kita tindak lanjuti untuk bisa dipertanggungjawabkan” demikian diungkapkan Wakil Ketua. Namun hasil survey hendaknya dapat menjadi alat ukur dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sehingga diketahui aspek-aspek mana saja yang perlu ditindaklanjuti dan mendapatkan perhatian bersama, pada dasarnya sebuah survey haruslah mampu menghasilkan sebuah data yang bernilai informasi tentang bagian mana dan aspek apa yang perlu ditingkatkan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, unit penyelenggara pelayanan publik wajib melaksanakan survey untuk mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan dengan memperhatikan Prinsip Transparan, Partisipatif, Akuntabel, Berkesinambungan, Keadilan dan Netralitas. Untuk mewujudkan prinsip penyelenggaraan tersebut, perlunya peran pimpinan guna melaksanakan evaluasi agar kualitas pelayanan yang diberikan tetap terjaga. Setelah itu, penyampaian tanggapan atas laporan dari semua bagian dan pengarahan oleh Ketua dan Wakil Ketua PA Lahat serta tanggapan dan masukan oleh seluruh peserta rapat.
Red_AK/Red_PA-Lahat
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
