Periksa Proses Perkara Anda (Contoh Nomor Perkara : 100/Pdt.G/2020/PA.Lt) 
Penyerahan Piagam dan Penghargaan Kepada Mahasiswa/Mahasiswi Bina Karya Lahat Bersama Pengadilan Agama Lahat Kelas IB
Kamis, 22/09/2022 Pukul 10.00 WIB Bertempat di Ruang Sekretaris Pengadilan Agama Lahat, , Sekretaris Pengadilan Agama Lahat, Bapak Muhammad Basri, S.Ag., S.H., menyerahkan Piagam dan Penghargaan kepada Mahasiswa Praktik Kerja Lapangan Bina Karya Kabupaten Lahat.
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris PA Lahat menyampaikan terimakasih kepada sivitas Bina Karya Kabupaten Lahat yang telah memberikan kepercayaan kepada Pengadilan Agama Lahat sebagai tempat praktek Kerja Lapangan .” Harapan kami semoga selama adik adik mahasiswa yang melaksanakan PKL di PA Lahat, memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang berharga serta menjadi bekal bagi mahasiswa untuk menjalani dunia kerja, pasca lulus dari bangku kuliah” lanjut beliau.
Dalam sambutannya, Bapak Muhammad Basri, S.Ag., S.H., juga memberi motivasi kepada para mahasiswa agar selalu giat belajar meningkatkan kualitas diri. Dengan kualitas yang bagus, kita dapat bersaing di dunia kerja. “ Kami berharap adik adik akan menjadi next generation yang akan menggantikan posisi kami di PA Lahat pada masa yang akan datang” tegas beliau.
Untuk periode kali ini PKL mahasiswa/mahasiswi Bina Karya berlangsung selama tiga bulan di PA Lahat.
Pada akhir acara penyerahan atau penarikan kembali mahasiswa PKL, para mahasiswa PKL bersalam salaman dan foto bersama. Mereka berharap suatu saat bisa datang kembali untuk silaturrahmi dan mendalami pengetahuan yang telah diperoleh selama ini.
Ak/Red_PA-Lahat
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
