|
1. |
Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 05/Se/1976 |
Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil |
|
2. |
Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1979 |
Tentang Daftar Riwayat Hidup |
|
3. |
Keputusan Kepala Bakn Nomor 066/Kep/1974 |
Tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil |
|
4. |
Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1975 |
Tentang Petunjuk Pemintaan, Penetapan Dan Penggunaan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil Dan Kartu Pegawai Negeri Sipil |
|
5. |
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 |
Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil |
|
6. |
Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 15/Se/1977 |
Tentang Pelaksanaan Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga-Tenaga Lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia |
|
7. |
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 |
Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil |
|
8. |
Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 03/Se/1980 |
Tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil |
|
9. |
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 |
Tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil |
|
10. |
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 |
Tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil |
|
11. |
Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 08/Se/1984 |
Tentang Kantor Wilayah I Badan Administrasi Kepegawaian Negara Di Yogyakarta |
|
12. |
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 069/Kma/Sk/V/2009 |
Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor 71/Kma/Sk/V/2008 |
|
13. |
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 |
Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil |
|
14. |
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 |
Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya |
|
|
||||
|
|
|
- Pusat Bantuan Hukum
- Prosedur Permohonan Informasi
- Pengaduan
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Tata Cara Permohonan Informasi
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat Dan Tata Cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
