Periksa Proses Perkara Anda (Contoh Nomor Perkara : 100/Pdt.G/2020/PA.Lt) 
Ketua PA Lahat Menghadiri Pelaksanaan Webinar Pemilihan Kepala Desa Serentak TA 2021 Bersama Kementerian Dalam Negeri serta Bersama Bupati Lahat.
pa-lahat.go.id
Kamis, 09 Desember 2021. Pukul 09 : 00 WIB. Bertempat di Operational Room Pemkab Lahat, Ketua PA Lahat, YM Bapak Misdaruddin, S.Ag., M.H., menghadiri Webinar Pemilihan Kepala Desa Serentak 2021. Webinar diadakan oleh Kementrian Dalam Negeri, pada kesempatan ini dihadiri juga Bupati dan Wakil Bupati Lahat serta Para Forkopimda Lahat. Dan yang seluruh hadir juga tetap mengikuti Protokol Kesehatan Covid – 19.
Pada saat webinar bersama Kementrian Dalam Negeri berlangsung membahas topik “Keamanan Pilihan Kades”, dan dilanjutkan juga dengan beberapa penyampaian oleh Kapolres Lahat, Bapak Achmad Gusti Hartono seperti : Keamanan Dalam Pemilihan Kades di Kabupaten Lahat, dan Pengamanan Pada pihak tim sukses pada pemilihan umum. Dan dilanjutkan juga dengan pembahasan Covid – 19 di kabupaten Lahat, yang disampaikan oleh Bupati Lahat, Bapak Cik Ujang S.H., yaitu dalam penyampaiannnya “Persoalana Covid-19 di kabupaten lahat sekarang berjalan cukup membaik dan meskipun sudah membaik persoalan Covid – 19, akan tetapi kita sebagai masayrakat umum, harus tetap menjaga protocol kesehatan dan menjalankan prosedur prosedur Covid-19. Sehingga terhindar dari paparan Vicrus Covid-19. Dan tetap menggunakan masker, dan tetap jaga jarak”
Dan saat webinar berakhir, adapun penambahan penyampaian pesan dari Bupati Lahat, Bapak Cik Ujang, S.H., yaitu “tetap menjaga kesehatan dan juga harus menjaga protokol kesehata, dimanapun kita berada”.
Ak/Red_PA Lahat
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
