Periksa Proses Perkara Anda (Contoh Nomor Perkara : 100/Pdt.G/2020/PA.Lt) 
Pengadilan Agama Lahat Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) / Sosialisasi Pengembangan Dan Pengelolaan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Pada Hari Ke-2 (13 Mei 2022) Di Gedung Aula Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palembang.
Pa-lahat.go.id
Jum’at, 13 Mei 2022. Bertempat di gedung aula Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palembang. Pada kegiatan rapat ini perwakilan dari Pengadilan Agama Lahat, yakni Ketua PA Lahat, YM Bapak Misdaruddin, S.Ag., M.H., dan Panitera PA Lahat, Bapak Drs. Sahim dan Sekretaris PA Lahat, Bapak Hendri Suryana, S.Ag.
Kegiatan Bimtek PNBP ini merupakan rangkaian acara dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pengadilan Agama seluruh wilayah Sumatera Selatan Narasumbernya berasal dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palembang dan juga dihadiri Ketua PTA Palembang, YM Bapak Drs. H. R.M. Zaini, S.H., M.H.I dan didampingi juga Wakil Ketua PTA Palembang, YM Bapak YM Bapak Lutfi, S.H., M.H. dan juga segenap para Aparatur PTA Palembang.
Rangkaian acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Hymne Mahkamah Agung, Pembacaan Ayat Suci Al-Quran, pembacaan do’a,, Sambutan Sekaligus Pembukaan oleh KPTA Palembang,
Dan juga penyampaian materi yang disampaikan oleh Narasumbernya berasal dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palembang, Materi yang disampaikan pada Bimtek hari ini yakni tentang PP 69/2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis PNBP dan PP 58/2020 tentang Pengelolaan PNBP.
Ak/Red_PA-Lahat
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
