b laporan

Laporan Tahunan

Posted in laporan

Posted in laporan

I. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

A. Landasan Kinerja

Pengadilan Agama Lahat dalam melaksanakan tugas yang menjadi wewenangnya berdasarkan Peraturan Undang-Undang yang berlaku, sebagai berikut :

  1. Bidang Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan
    1. Staatsblaad 1927 Nomor227 tentang Reglemen Daerah Seberang (RBg),
    2. Undang-Undang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
    3. Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 75 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
    4. Undang-Undang Nomor14 Tahun 2004 tentang Zakat,
    5. Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
    6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah,
    7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977,
    8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990,
    9. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983,
    10. Instruksi  Presiden  RI Tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang  Pelaksanaan  Inpres  Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
    11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/1/1991 tentang Pola BINDALMIN Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/007/SK/IV/1994 tentang Pemberlakuan Buku I dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
    12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1992, tanggal 24 Februari 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
    13. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
    14. Keputusan Ketua  Mahkamah Agung RI Nomor KMA/006/SK/III/1994  tentang Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
    15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/42/SK/III/2002 tentang perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/127A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara yang Dimohonkan Kasasi;
    16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan;
    17. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2000 tentang  Perubahan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1998 tentang Biaya Administrasi;
    18. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaaan Setempat dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Upaya Perdamaian;
    19. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.
    20. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan asas Nebis in Idem.
    21. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang tata cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah dalamPelayanan terpadu.
    22. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Berperkara Secara Pordeo (Cuma-Cuma).
    23. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan.
  2. Bidang Administrasi Kesekretariatan
    1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
    2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan NegaraBukan Pajak;
    3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat PNS, Angkatan Bersenjata RI dan para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah;
    4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
    5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Ke Enam Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil,
    6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang ada di Bawahnya,
    7. Keputusan  Presiden  Nomor  16 Tahun 1994 jo. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
    8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
    9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 177/KMA/SK/XII/2015 Tahun 2015 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang ada di Bawahnya.

 

B. Kebijakan Umum Pengadilan Agama Lahat

Untuk mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Lahat, maka ditentukan kebijakan umum sebagai acuan, landasan perumusan dan pelaksanaan program kerja Pengadilan Agama Lahat. Dengan adanya kebijakan umum ini diharapkan Pengadilan Agama Lahat dapat menentukan segala sesuatu yang menjadi prioritas utama untuk menentukan kebijakannya.

  1. KebijakanUmum
  • Menjadikan visi dan misi Peradilan Agamasebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan mengkoordinasikan dalam penyiapan bahan untuk dijadikan pertimbangan pimpinan.
  • Meningkatkan keterampilan para pejabat fungsional di bidang hukum acara, hukummateril dan bidang administrasi peradilan.
  • Meningkatkan pemahaman dan keterampilan pejabat kesekretariatan sesuai dengan tuntutan manajemen modern dalam mewujudkan kinerja yang baik pada organisasi Pengadilan Agama Lahat.
  • Memanfaatkan secara optimal sarana dan prasarana yang tersedia guna menunjang optimalisasi kinerja (tugas pokok dan fungsi) pegawai di Pengadilan Agama Lahat.
  • Menciptakan suasana kekeluargaan di lingkungan pegawai Pengadilan Agama Lahat dalam rangka meningkatkan kerjasama untuk peningkatan dan perbaikan mutu Pengadilan Agama Lahat.
  • Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam.

 

 

  1. Program Umum
    • Menyiapkan kelengkapan untuk terwujudnya visi dan misi Peradilan Agama.
    • Menyediakan bahan, materi pembinaan teknis Peradilan Agama.
    • Memantapkan sistem penyelenggaraan administrasi kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan.
    • Meningkatkanpengawasan di bidang fungsional oleh Hakim-Hakim pengawas dan pengawasan melekat (waskat) oleh atasan masing-masing secara struktural.
    • Menjadwalkan secara rutin rapat koordinasi dan kajian (diskusi) hukum.
    • Sosialisasi terhadap Peraturan Undang-Undang yang berkenaan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan kepada masyarakat.

 

  1. Kegiatan
  • Menyiapkan laporan dari masing-masing unit kerja sebagai bahan pertimbangan oleh pimpinan dalam menetapkan kebijaksanaan.
  • Mengadakan pembahasan dan diskusi tentang hukum-hukum formil, materil, hukum Islam, Undang-Undang dan Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan kewenangan Peradilan Agama.
  • Mengevaluasi hasil temuan pengawasan dan memberikan petunjuk untuk menindak lanjutinya.
  • Mengevaluasi pelaksanaan tugas setiap pejabat, dan pegawai berkenaan dengan kualitas sumber daya manusia (human resourches), mutasi, dan pengisian jabatan, sebagai pendorong motivasi dan etos kerja serta peningkatan disiplin pegawai.
  • Meningkatkan pembinaan dan menertibkan buku-buku perpustakaan dan sarananya serta mendorong timbulnya minat baca pejabat/pegawai.
  • Melaksanakan penyuluhan hukum dan penyebaran informasi kepada masyarakat tentang penegakan hukum dan tugas-tugas Pengadilan Agama.
  • Menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Lahat.

 

VISI DAN MISI

Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Lahat yang Agung

Misi

Menjaga kemandirian Badan Peradilan

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencarikeadilan

Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan

Meningkatkan Kredibelitas dan tranparansi Badan Peradilan

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

 

 

  1. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

 

Pengadilan Agama Lahat sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kesatu dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama berada di bawah Pengadilan Tinggi Agama dan berpuncak pada Mahkamah Agung RI sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Struktur organisasi Pengadilan Agama Lahat dalam melaksanakan tugas berdasarkan pada Peraturan Undang-Undang yang berlaku terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Wakil Panitera, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti dan staf. (Bagan/Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lahat Tahun 2018 dapat dilihat dalam lampiran 1).

 

Tugas pokok Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Pengadilan Agama mempunyai fungsi antara lain;

  1. Fungsi Menyelidiki, yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama (vide pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
  2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada segenap jajarannya baik menyangkut tekhnis yustisial administrasi peradilan, maupun administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan pembangunan (videpasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. KMA Nomor 303 Tahun 1990);
  3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti (vide pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);
  4. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan-pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (vide pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);
  5. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan lainnya untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok Teknis Peradilan dan Administrasi Peradilan (vide KMA Nomor 303 Tahun 1990);

 

Sesuai dengan struktur organisasi Pengadilan Agama Lahat tersebut di atas, maka dalam melaksanakan tugas berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tertera dalam Bab I, maka uraian Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI)dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

  1. Ketua

Ketua Pengadilan Agama Lahat Tahun 2018 adalah Drs. Darul Husni, S.H, M.H.I, dengan uraian tugas sebagai berikut;

  1. Memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas peradilan secara baik dan benar,
  2. Menetapkan dan menentukan susunan Majelis Hakim dalam waktu waktu tertentu,
  3. Membuat court callender dan mengawasi serta meneliti pelaksanaannya,
  4. Menetapkan panjar biaya perkara, biaya jurusita dan biaya eksekusi,
  5. Menerima dan meneliti berkas perkara sebelum diserahkan kepada Majelis Hakim dan mencatat dalam buku perkara,
  6. Membagi perkara gugatan/permohonan kepada Majelis Hakim untuk disidangkan,
  7. Menunjuk Hakim untuk mencatat gugatan dan permohonan yang masuk di Pengadilan Agama Lahat,
  8. Membuat dan menandatangani Penetapan Majelis Hakim (PMH),
  9. Membuat dan menandatangani PHS dalam melaksanakan persidangan sebagai Ketua Majelis,
  10. Memerintahkan dan memimpin serta mengawasi pelaksanaan eksekusi putusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
  11. Menyiapkan buku catatan khusus Majelis-majelis yang menyatakan berbeda pendapat dengan Ketua Majelis, dengan Anggota-anggota Majelis atau dengan sesama Anggota Majelis dalam memutus perkara serta merahasiakannya,
  12. Melaksanakan pengawasan secara menyeluruh dan memberikan petunjuk, teguran, peringatan dan sanksi atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti, serta seluruh pegawai,
  13. Meneliti kebenaran laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan serta menandatanganinya,
  14. Mengevaluasi laporan kegiatan Hakim, Panitera dan Panitera Pengganti dalam menangani perkara, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasi tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Selatan,
  15. Melakukan eksaminasi terhadap berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dari Majelis Hakim dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun,
  16. Membuat dan menandatangani DP.3/SKPWakil Ketua, Hakim dan Panitera, Sekretaris pada akhir tahun,
  17. Mendelegasikan sebagian tugas kepada Wakil Ketua,
  18. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab peradilan secara umum baik yang bersifat internal maupun eksternal.

 

  1. Wakil Ketua

Wakil Ketua Pengadilan Agama Lahat Tahun 2018 adalah Dra. Burnalis, M.A dengan uraian tugas sebagai berikut;

  1. Bersama Ketua turut bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas peradilan secara baik dan benar,
  2. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua,
  3. Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan,
  4. Melaksanakan pengawasan intern untuk mengawasi pelaksanaan tugas-tugas dan program kerja serta melaporkannya kepada Ketua,
  5. Menerima dan meneliti berkas perkara yang diterima dan mencatatnya dalam buku penerimaan perkara,
  6. Membuat dan menandatangani Penetapan Hari Sidang (PHS),
  7. Menyidangkan perkara yang diserahkan kepadanya sebagai Ketua Majelis,
  8. Mengonsep putusan/penetapan dan memarapnya serta wajib menandatangani asli putusan/penetapan,
  9. Bertanggung jawab atas perkara yang diserahkan kepadanya dan memonitoring perkara tersebut baik proses dan penyelesaiannya maupun minutasi perkara.
  10. Melaporkan perkara yang diterima dan diputus setiap akhir bulan kepada Ketua dalam bentuk Laporan Kegiatan Hakim (LKH),
  11. Menerima dan mencatat gugatan/permohonan lisan yang ditunjuk oleh Ketua,
  12. Bertanggung jawab atas kebenaran berita acara sidang dan menandatangani berita acara sidang sebelum sidang berikutnya,
  13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua.
  14. Hakim

Hakim Pengadilan Agama Lahat sebagai Ketua Majelis dan sebagai anggota majelis dengan uraian tugas sebagai berikut:

  1. Menerima dan meneliti berkas perkara yang diserahkan oleh Ketua untuk disidangkan dan mencatatnya dalam buku penerimaan perkara.
  2. Membuat dan menanda tangani Penetapan Hari Sidang.
  3. Mempelajari berkas perkara yang akan di sidangkan.
  4. Mengikuti sidang-sidang baik sebagai Ketua Majelis maupun sebagai Hakim Anggota.
  5. Sebagai Ketua Majelis bertnaggung jawab atas kebenaran berita acara sidang dan menandatangani asli sebelum sidang berikutnya.
  6. Mengonsep Putusan/Penetapan dan memarafnya serta wajib menandatangani asli Putusan/Penetapan yang diucapkan dalam persidangan.
  7. Memonitoring perkara-perkara yang menjadi wewenangnya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai minutasi.
  8. Melaporkan perkara yang diterima dan di putus setiap akhir bulan kepada Ketua dalam bentuk laporan kegiatan Hakim (LKH).
  9. Menerima dan mencatat gugatan/permohonan lisan yang ditunjuk oleh Ketua.
  10. Melakukan Pengawasan yang ditugaskan Ketua dalam bidang tertentu.
  11. Membantu Ketua menyusun Program Kerja jangka pendek dan jangka panjang.
  12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua/Pimpinan.

Disamping itu Ketua Pengadilan Agama Lahat mengeluarkan SK untuk masing-masing Hakim sebagai Pengawas Bidang dengan SK Nomor W6-A2/64/Kp.04.5/I/2018 tanggal 9 Januari 2018 dimana sebagai Koordinator adalah Wakil Ketua dan dibantu beberapa orang Hakim Pengawas Bidang  dengan masing-masing uraian tugas sebagai berikut;

NO.

NAMA

BIDANG PENGAWASAN

SUB BIDANG PENGAWASAN

1

2

3

4

1.

Dra. Burnalis, M.A

Koordinator Hakim pengawas

a. Menerima laporan dari Hakim pengawas.

b. Membuat program pengawasan

c. Melaksanakan rapat hasil Pengawasan dan rapat tindak lanjut pengawasan

2.

Dra. Murawati, M.A

Administrasi Perkara

 

a. Prosedur penerimaan perkara

a. Register Perkara

b. Laporan

c. Arsip

3.

Drs. H. Pahmuddin, M.H

Keuangan dan Pelayanan Publik

 

a. Keuangan perkara

b. Keuangan DIPA

c. Biaya Proses

d. Pelayanan Publik

e. Pengaduan

f. Perencanaan

4.

Drs.Nusirwan, S.H, M.H

Administrasi Umum

 

 

a. Kepegawaian

b. Pengelolaansurat menyurat

c. Inventaris dan Pemeliharaan

d. Perpustakaan

5.

M. Darmi Syarkowi, S. Ag, S.H

Pemanfaatan IT

 

a. Website

b. SIPP

c. SIADPA

d. Komdanas

e. Simari

f. Simpeg

g. SIMAK BMN

h. Dll (aplikasi yang berhubungan dengan PA.Lahat)

 

  1. Panitera

Panitera Pengadilan Agama Lahat tahun 2017 adalah Drs. Efendi dengan uraian tugas sebagai berikut;

  • Bertanggung jawab atas kelancaran dan ketertiban administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat,
  • Membantu Majelis Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan serta merumuskannya dalam Berita Acara Sidang,
  • Melaksanakan eksekusi putusan atas perintah Ketua Pengadilan Agama Lahat,
  • Mengatur dan membagi secara rinci tugas-tugas Wakil Panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti,
  • Menandatangani dan mempertanggungjawabkan;
  • Salinan Putusan/Penetapan,
  • Akta Cerai,
  • Surat-surat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali,
  • Aktayang oleh Udang-Undang dibuat oleh Panitera,
  • BukuRegister, Buku Induk Keuangan, Laporan-laporan yang secara tegas diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi wewenang Panitera,
  • Melegalisir surat-surat alat bukti dalam persidangan dan surat kuasa,
  • Surat-surat permintaan bantuan panggilan dari dan ke Pengadilan Agama lain (Tabayun),
  • Membina, mengawasi dan mempertanggung jawabkan atas pengurusan berkas perkara, putusan/penetapan, dokumen, akta, buku register, buku jurnal keuangan, buku induk keuangan, surat-surat bukti yang disimpan di kepaniteraan,
  • Bertanggung jawab atas penyetoran uang yang telah ditentukan/Kas Negara,
  • Memberikaninformasi kepada Pimpinan tentang pelaksanaan tugas dan rencana kerja kepaniteraan,
  • Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh atasan,
  • Melaporkanpelaksanaan tugas kepada atasan/Ketua Pengadilan Agama Lahat,
  • Melaksanakantugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua/Pimpinan.

 

  1. Wakil Panitera

Wakil Panitera Pengadilan Agama Lahat tahun 2018 adalah Ahmad Aily, SH dengan uraian tugas sebagai berikut;

  • Membantu Panitera dalam membuat program kerja,
  • Memimpin pelaksanaan tugas kepaniteraan,
  • Membantu Majelis Hakim dalam persidangan sebagai PaniteraPengganti,
  • Mengawasi kegiatan/pelaksanaan yang berhubungan dengan penerimaan perkara melalui meja I, II dan III (Sistem Pola Bindalmin),
  • Meneliti berkas perkara diterima dan berkas perkara Bundel A, sebelum disiapkan,
  • Meneliti perkara-perkara yang masuk dan meneruskannya kepada Panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat,
  • Menyiapkan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan di bidang yustisial,
  • Melaksanakan eksekusi putusan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Agama,
  • Memproses permohonan kuasa insidentil, pengacara praktik sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku,
  • Melaksanakan tugas-tugas Panitera, apabila Panitera berhalangan,
  • Mengawasi pelaksanaan Pengiriman salinan Putusan/Penetapan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Instansi yang terkait dengan instansi yang terkait dengan perkara Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan yang berlaku,
  • Maleksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua/Pimpinan.

 

  1. Panitera Muda Gugatan

Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Lahat tahun 2018 adalah Azizul, S.H dengan dibantu oleh 2 (dua) orang staf yaitu Tulus Afifah, S.H.I dan Darminah, S.H.Idengan uraian tugas sebagai berikut;

  • Melaksanakanpemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan.
  • Melaksanakanregistrasi perkara gugatan.
  • Melaksanakan distribusi perkara yang telah deregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetepan penunjukan Majelis Hakim dariketua Pengadilan Agama melalui Panitera.
  • Melaksanakan penerimaan kembali berkas perkara uang sudah putus dan diminutasi.
  • Melaksanakan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir.
  • Melaksanakan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara gugatan.
  • Melaksanakan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK,
  • Melaksanakan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan PK kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon PK.
  • Melaksanakan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hokum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung.
  • Melaksanakan penerimaan konsinyasi.
  • Melaksanakan penerimaan eksekusi.
  • Melaksanakan penyimpanan berkas perkara yangelum Berkekuatan hukum tetap.
  • Melaksanakan penyerahan berkas perkara yang telah BHT kepada Panmud Hukum.
  • Melaksanakan fungsi yang lain yang diberikan oleh Panitera.

 

  1. Panitera Muda Permohonan

Jabatan Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Lahat Tahun 2018 adalah Dra. Hj. Sulastri, dengan uraian tugas sebagai berikut:

  • Melaksanakanpemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara Permohonan.
  • Melaksanakanregistrasi perkara Permohonan.
  • Melaksanakan distribusi perkara yang telah deregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetepan penunjukan Majelis Hakim dariketua Pengadilan Agama melalui Panitera.
  • Melaksanakan penerimaan kembali berkas perkara uang sudah putus dan diminutasi.
  • Melaksanakan pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK.
  • Melaksanakan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara Permohonan.
  • Melaksanakan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK,
  • Melaksanakan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung.
  • Melaksanakan penyimpanan berkas perkara yangelum Berkekuatan hukum tetap.
  • Melaksanakan penyerahan berkas perkara yang telah BHT kepada Panmud Hukum.
  • Melaksanakan urusan tata usaha kepaniteraan.
  • Melaksanakan fungsi yang lain yang diberikan oleh Panitera.

 

  1. Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Lahat tahun 2018 adalah Maulinudin, S.H dengan dibantu oleh 2 (dua) orang tenaga honorer yaitu Luqvi Rendy Rosyid, S.S dan Miki Windianto, S.H yang memiliki uraian tugas sebagai berikut;

  • Mengumpulkan, mengelola dan mengkaji data perkara
  • Melaksanakan peyajian statistik perkara.
  • Melaksanakan hisab rukyat yangdikoordinasikan dengan kantor wilayah kemetrian agama.
  • Melaksanakan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara.
  • Melaksanakan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara.
  • Melaksanakan kerja sama dengan arsip daerah untuk penitipan berkas perkara.
  • Melaksanakan penyiapan, pengelolaan dan penyajian vahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
  • Melaksanakan penghimpunan pengaduan dari masyarakat.
  • Melaksanakan fungsi lain yang dierikan oleh Panitera.

 

 

  1. Panitera Pengganti

Panitera Pengganti Pengadilan Agama Lahat sampai dengan akhir tahun 2018 berjumlah 5 orang, yaitu;

  1. Jhohar Sulaiman
  2. Mahillah, S.Ag
  3. Samson
  4. Tulus Afifah, S.H.I
  5. Andi RiadlulJannah, S.H

Dengan uraian tugas sebagai berikut;

  • Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalm pemberian dukungan di bidang teknis.
  • Melaksanakan pengelolaan adminitrasi perkara permohonan.
  • Melaksanakan pengelolaan adminitrasi perkara gugatan.
  • Melaksanakan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara.
  • Melaksanakan adminitrasi keuangan dalam program teknisdan keuangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan.
  • Melaksanakan mediasi.
  • Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan
  • Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama .

 

  1. Sekretaris

Sekretaris Pengadilan Agama Lahat tahun 2018 adalah Hendri Suryana, S.Ag dengan uraian tugas sebagai berikut;

  • Bertanggung jawab atas kelancaran dan ketertiban administrasi kesekretariatan Pengadilan Agama Lahat,
  • Mengatur dan membagi secara rinci tugas-tugas Sekretaris dan Kasubbag-Kasubbag yang ada,
  • Menandatangani dan mempertanggungjawabkan;
  • Surat-surat yang dikeluarkan oleh kesekretariatan Pengadilan Agama Lahat, seperti surat tugas dan lain-lain,
  • Melegalisir surat-surat yang berkenaan dengan kepegawaian,
  • Berkas-berkas yang berkenaan dengan keuangan Pengadilan Agama Lahatsebagai Kuasa Pengguna Anggaran,
  • Membina, mengawasi dan mempertanggung jawabkan atas pengurusan dokumen, buku register, yang disimpan di kesekretariatan,
  • Bertanggung jawab atas penyetoran uang yang telah ditentukan/Kas Negara,
  • Memberikan informasi kepada Pimpinan tentang pelaksanaan tugas dan rencana kerja kesekretariatan,
  • Bertanggungjawab atas pemeliharaan barang-barang/alat-alat inventaris kantor,
  • Meningkatkantertib administrasi kesekretariatan dengan system arsip dinamis,
  • Melaksanakan perencanaan pengadaan dan melaksanakan belanja modal.
  • Bertanggung jawab atas pelaksanaan DIPA sesuai dengan anggaran yang ada,
  • Melaksanakan  tugas-tugas khusus yang diberikan atasan,
  • Mengevaluasi prestasi dan kinerja para aparat di lingkungan Pengadilan Agama Lahat,
  • Melaporkanpelaksanaan tugas kepada atasan/Ketua Pengadilan Agama Lahat,

 

  1. Kasubbag Umum dan Keuangan

Pejabat Kasubbag Umum Pengadilan Agama Lahat tahun 2018 saat ini mengalami kekosongan yang kemudian ditunjuk saudara Nasrudin, S.H sebagai Pelaksana Tugas dengan dibantu oleh  3 orang staf bernama Nani kurniati, S.Kom, Nur Siti Hafsah AlMuslim, S.H.I dan Andrian dengan uraian tugas sebagai berikut:

  • Melakukan pengelolaan keuangan yang berhubungan dengan Negara (Kas Negara), mengurus gaji pegawai, Anggran Belanja Pengadilan Agama Lahat, Perjalanan dinas dan lain-lain.
  • Melaksanakan pembukuan yang berkaitan dengan keuangan dan membuat laporan keuangan secara periodik.
  • Melaksanakan penggunaan dana setelah mendapat persetujuan dari atasan.
  • Mencatat surat masuk dan surat keluar sesuai dengan jenisnya menurut ketentuan arsip dinamis.
  • Malaksanakan Urusan Rumah Tangga dan Inventaris Pengadilan Agama Lahat dan bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor.
  • Membuat program atau rencana Penggunaan dana APBN dan DIPA, baik tahunan maupun bulanan dan melaporkannya kepada Ketua.
  • Melaksanakan pembelian barang keperluan kantor termasuk ATK setelah disetujui oleh Sekretaris.
  • Menerima dan menggandakan surat/blanko-blanko yang dibutuhkan.
  • Menyortir dan mengarahkan surat maupun surat keluar serta mengklasifikasikan surat sesuai dengan kodenya.
  • Membuat kode indeks untuk setiap arsip, menyiapkan dan mensistematiskan arsip.
  • Melayani permintaan arsip pada saat dibutuhkan dengan menggunakan bon pinjaman arsip umum dan membuat buku daftar arsip.
  • Memelihara keamanan dan rahasia setiap arsip umum dan mengkoordinir pelaksanaan arsip dinamis.
  • Membuat daftar iinventaris kantor dan bertanggung jawab atas pemeliharaannya.
  • Menyusun dan mengurus Rencana Anggaran Belanja Pengadilan Agama Lahat bersama Kasubbag Umum.
  • Melakukan pengelolaan keuangan yang berhubungan dengan Negara (Kas Negara), mengurus gaji pegawai, Anggran Belanja Pengadilan Agama Lahat, Perjalanan dinas dan lain-lain.
  • Melaksanakan pembukuan yang berkaitan dengan keuangan dan membuat laporan keuangan secara periodic.
  • Melaksanakan pengiriman setoran-setoran hak-hak kepaniteraan dan setoran lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
  • Melaksanakan penggunaan dana UYHD setelah mendapat persetujuan dari atasan.
  • Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan tugas yang diperintahkan oleh Ketua/Pimpinan.

 

  1. Kasubbag KepegawaianOrganisasi dan Tata Laksana

Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Agama Lahat adalah Hj. Adiar yang dibantu oleh 1 orang staf yaitu Desiawanti Ananda, A.Md, dengan uraian tugas sebagai berikut;

  • Melaksanakan dan bertanggung jawab atas urusan kepegawaian meliputi:
  • Kenaikan pangkat.
  • Kenaikan gaji berkala.
  • Kartu TIK Pegawai.
  • Karpeg, Karis, Karsu dan Taspen.
  • Pengetikan DP3.
  • Statistik Pegawai.
  • Arsip kepegawaian dan urusan kepegawaian lainnya.
  • Membuat dan merekapitulasi daftar hadir pegawai.
  • Melaporkan urusan kepegawaian kepada atasan secara rutin baik secara lisan maupun tertulis.
  • Mengisi buku induk register kepegawaian.
  • Melayani permintaan cuti bagi pegawai.
  • Mengkoordinir pembinaan kepegawaian baik untuk mengikuti Diklat Penjenjangan maupun Diklat Fungsional.
  • Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan bidangnya dan tugas-tugas yang diperintahkan oleh Ketua/Pimpinan.

 

  1. Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan

Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Agama Lahat tahun 2018adalah Nur Siti Hafsah Al-Muslim, S.H.I sebagai Pelaksana Tugas karena Pejabat Lama sudah purnabaktidengan dibantu oleh 1 orang staf pegawai honorer bernama Luqvi Rendy Rosyid, SSdengan uraian tugas sebagai berikut:

  1. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi perumusan kebijakan operasional di Bidang perencanaan Tehnologi Informasi dan pelaporan;
  2. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan perencanaanTehnologi Informasi  dan pelaporan;
  3. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi penyusunan program dan kegiatan di Bidang perencanaan Tehnologi Informasi dan pelaporan kinerja
  4. Melakukan pelayanan administrasi kegiatan perencanaan Tehnologi Informasi dan pelaporan;
  5. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan Tehnologi Informasi dan pelaporan kinerja;
  6. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta pendataan hasil kerja perencanaanTehnologi Informasi  dan pelaporan;
  7. Melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.
  8. Menyusun rencana kegiatan Sub. Bagian Perencanaan, Teknologi Informasidan Pelaporan    berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  9. Menjabarkanperintah, disposisi atasan dan petunjuk pelaksanaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  10. Memberikan petunjuk, arahan dan membagi  tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
  11. Melaksanakan koordinasi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, data dan informasi  guna memperoleh hasil kerja yang optimal;
  12. Menyiapkan konsep naskah dinas bidang perencanaan, Teknologi Informasidan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
  13. Menyiapkan rumusan program kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan Bidang-Bidang dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja;
  14. Menghimpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dari masing-masing Sub Bagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  15. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan operasional Pengadilan Agama Lahatagar diketahui tingkat realisasinya;
  16. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Lahatdan menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Ketua Pengadilan Agama Lahat sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
  17. Menghimpun dan mengoreksi seluruh laporan kegiatan dari masing-masing Sub. Bagiansebagai bahan evaluasi dan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Lahat;
  18. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas  bawahan  secara berkala melalui sistem penilaian yang berlaku;
  19. Mengiventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan tugas dan rencana kegiatan Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan  Pelaporan serta menyiapkan bahan tindak lanjut untuk penyelesaian masalah;
  20. Menyusun  laporan pelaksanaan tugas Sub. Bagian Perencanaan, Tehnologi Informasi dan  Pelaporan kepada Sekretaris sebagai dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut;
  21. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  22. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sub. Bagian Perencanaan, Tehnologi Informasi dan  Pelaporan.

 

 

  1. Jurusita

Jurusita Pengadilan Agama Lahat pada tahun 2018 kosong karena pejabat Jurusita yang lama pensiun. Adapun uraian tugas Jurusita  sebagai berikut;

  • Menerima tugas dari Majelis Hakim untuk memangggil pihak-pihak yang berperkara pada tangggal sidang yang telah ditentukan,
  • Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk memanggil  pihak-pihak yang berperkara baik dari Pengadilan Agama Lahatmaupun dari Pengadilan Agama lain,
  • Mengatur secara bergantian kepada Jurusita Pengganti untuk menyampaikan Relaas ;
  • Melaksanakan tugas kejurusitaan yang diberikan kepadanya,
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Pimpinan.

 

  1. Jurusita Pengganti

Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lahat pada tahun 2018 adalah sebagai berikut;

  1. Nasrudin, S.
  2. H. Sailin
  3. Zulkarnain, A.Md
  4. Andrian
  5. Darminah, S.Ag
  6. Nani Kurniati, S.Kom

Dengan uraian tugas membantu Jurusita dalam hal :

  • Pelaksanaan Pemanggilan.
  • Pemberitahuan Isi Putusan.
  • Dan lain-lain yang berkenaan dengan kejurusitaan.

Tetapi pada bulan Oktober 2018 sebanyak 3 (tiga) orang Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lahat Kelas I.B mutasi pindah ke Pengadilan Agama Pagaralam Kelas II, yaitu :

  • Drs. Sailin, menjadi Kepala Sub Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
  • Nasrudin, S.H, menjadi Kepala Sub Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.
  • Andrian, menjadi Jurusita.

 

 

A.1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

 

Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik (good government), maka diperlukan prosedur kerja yang baku sebagai pedoman pelaksanaan tupoksi dalam bentuk dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP). Dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) seluruh kegiatan dapat terkendali dan terukur serta dapat dipastikan kegiatan pelayanan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan standar layanan yang diharapkan. Pengadilan Agama Lahat telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan berpedoman pada Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya. (Matrik Standar Operasional Prosedur terlampir)

 

A.2. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

 

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penilain Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Pengadilan Agama Lahat telah mengimplementasikan ketentuan tersebut sejak tahun 2014 kepada seluruh Hakim dan pegawai sebagai dasar penilaian secara objektif, berikut daftar Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) :

NO.

JABATAN

JUMLAH

1

Ketua

1

2

Wakil Ketua

1

3

Hakim

3

4

Panitera

1

5

Sekretaris

1

6

Wakil Panitera

1

7

Panitera Muda

3

8

Kepala Sub Bagian

3

9

Panitera Pengganti

5

10

Jurusita/Jurusita Pengganti

6

11

Staf

3

JUMLAH KESELURUHAN

28

 

Matrik SKP Pengadilan Agama Lahat terlampir.

 

 

  1. B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

 

B.1.  Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

 

Pengadilan Agama Lahat terus berupaya meningkatkan pelayanan publik  baik dari infrastruktur maupun administrasi di Pengadilan Agama Lahat, Pengadilan Agama Lahat saat ini telah mendapatkan Akreditasi Penjaminan Mutu pada periode bulan September 2018.

 

B.2. Posbakum

 

Pengadilan Agama Lahat belum pernah medapatkan alokasi  anggaran untuk Posbakum.

 

B.3. Sidang Keliling/Pelayanan terpadu

 

Pengadilan Agama Lahat di tahun 2018 telah melaksanakan sidang keliling yang bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagaralam Selatan Kota Pagaralam dengan total perkara yang di sidangkan  berjumlah 34 perkara (data terlampir).

 

B.4. Perkara Prodeo (Pembebasan biaya perkara)

 

Pengadilan Agama Lahat di tahun 2018 telah menerima perkara dengan biaya prodeo melalui anggaran DIPA Pengadilan Agama Lahat tahun 2018 sebanyak 14 perkara. (data terlampir)

 

 

Perkara Prodeo

Tahun 2018

 

No.

No. Perkara

Tgl Daftar

Tgl Putus

1

2

3

4

1

134/Pdt.G/2018/PA.Lt

08-02-2018

 

19-07-2018

2

169/Pdt.G/2018/PA.Lt

22-02-2018

18-04-2018

3

170/Pdt.G/2018/PA.Lt

22-02-2018

04-04-2018

4

171/Pdt.G/2018/PA.Lt

22-02-2018

15-03-2018

5

185/Pdt.G/2018/PA.Lt

01-03-2018

22-03-2018

6

233/Pdt.G/2018/PA.Lt

19-03-20018

23-07-2018

7

276/Pdt.G/2018/PA.Lt

09-04-2018

16-05-2018

8

56/Pdt.P/2018/PA.Lt

18-07-2018

29-08-2018

9

486/Pdt.G/2018/PA.Lt

17-07-2018

29-11-2018

10

491/Pdt.G/2018/PA.Lt

19-07-2018

16-08-2018

11

525/Pdt.G/2018/PA.Lt

01-08-2018

11-12-2018

12

572/Pdt.G/2018/PA.Lt

13-08-2018

Belum Putus

13

570/ Pdt.G/2018/PA.Lt

13-08-2018

18-09-2018

14

637/Pdt.G/2018/PA.Lt

05-09-2018

16-10-2018

 

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. SUMBER DAYA MANUSIA
  1. Sumber Daya Manusia Teknis Yustisial

Pejabat Teknis Yustisial Pengadilan Agama Lahat pada akhir tahun 2018 berjumlah 20 orang yang terdiri dari 6 orang Hakim, 1 orang Panitera,   Panitera, - orang Panmud Permohonan, 1 orang Panmud Gugatan, 1 orang Panmud Hukum, 3 orang Panitera Pengganti,  dan 5 orang Jurusita Pengganti.

Dari jumlah pegawai teknis yustisial tersebut jika dilihat dari struktur pangkat dan golongannya adalah sebagai berikut;

- Golongan II sebanyak  1  orang yang terdiri dari 1 Orang Juru Sita Pengganti.

- Golongan III sebanyak  7 orang yang terdiri dari , 1 orang Panmud Gugatan, 1 orang Panmud Hukum, - orang Panmud Permohonan, 3 orang Panitera Pengganti,   dan 4 orang Jurusita Pengganti.

- Golongan IV sebanyak 7 orang yang terdiri dari 6 orang Hakim dan 1 orang Panitera.

Rincian lengkap dari pegawai teknis yustisial Pengadilan Agama Lahat pada akhir tahun 2018 dapat dilihat pada table 5.1 berikut;

 

 

 

 

 

 

 

Tabel  5.1

Pegawai Tekhnik Yustisial di Pengadilan Agama Lahat

dilihat dari Jenis Kelamin, Golongan dan Tingkat Usia Tahun 2018

NO

JABATAN

JENIS KELAMIN

GOL

USIA

KET.

LK

PR

II

III

IV

<30

>30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Hakim

4

-

-

-

4

-

4

 

2.

Panitera/Panitera Pengganti

3

2

-

4

1

3

2

 

3.

Jurusita/Jurusita Pengganti

1

4

1

4

-

3

2

 

 

JUMLAH

8

6

1

8

5

6

8

 

 

Sedangkan untuk rincian dari Pangkat dan Jabatan Hakim Pengadilan Agama Lahat tahun 2018 dapat dilihat dalam table 5.2 berikut:

Tabel  5.2

Pangkat dan Jabatan Hakim di Pengadilan AgamaLahat

Tahun 2018

No

Nama

Pangkat

Jabatan

Pend

Gol.

TMT

Jabatan

TMT

1

2

3

4

5

6

7

1

Drs.Darul Husni,S.H.M.H.I

IV/c

01-04-2017

Ketua

27-09-2018

S2

2

Dra. Burnalis, MA

IV/c

01-04-2016

Wakil

01-04-2016

S2

3

Dra. Murawati, MA

IV/c

01-04-2014

Hakim

01-04-2014

S2

4

Drs.Nusirwan,S.H.M.H

IV/c

01-10-2018

Hakim

30-04-1999

S2

5

M. Darmi Syarkowi, S. Ag, S.H

IV/c

01-04-2017

Hakim

23-05-2001

S1

6

Drs. H. Pahmuddin, S.H, M.H

IV/c

01-04-2017

Hakim

01-06-2006

S2

 

Rincian dari Pangkat dan Jabatan dari Panitera dan Jurusita di Pengadilan Agama Lahat tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini;

 

Tabel  5.3

Pangkat dan Jabatan Panitera dan Jurusita

di Pengadilan AgamaLahat Tahun 2018

 

No.

Nama

Pangkat

Jabatan

Pend

Gol.

TMT

Jabatan

TMT

1

2

3

4

5

6

7

1.

Drs. Efendi

IV/a

01-10-2016

Panitera

28-12-2015

S1

2.

Maulinudin,A. Md.Sk,SH

III/d

01-04-2013

Panmud Hukum

06-04-2016

S1

3.

Jhohar

III/c

01-04-2017

Panitera Pengganti

01-12-1986

SMA

4.

Tulus Afifah,S.H.I

III/c

01-10-2016

Panitera Pengganti

01-08-2017

SI

5.

Andi Riadlul Jannah,S.H

III/c

01-04-2017

Jurusita Pengganti

01-08-2017

S1

6.

Darminah, S.H.I

III/d

01-04-2017

Jurusita Pengganti

29-04-2013

S1

7.

Nani Kurniati, S.Kom

III/c

01-04-2017

Jurusita Pengganti

29-04-2013

S1

8.

Zulkarnain, S.Kom

III/a

01-04-2017

Jurusita Pengganti

29-04-2013

S1

9.

Nur Siti HafsahAl Muslim,S.H.I

III/b

01-04-2017

Jurusita Penganti

27-11-2018

S1

10.

Desiawanti Ananda, A. Md

II/c

01-03-2015

Jurusita Penganti

27-11-2018

D3

 

Dari seluruh data pegawai teknis yustisial Pengadilan Agama Lahat pada akhir tahun 2018 yang di baca lewat tabel-tabel tersebut di atas, maka dapat dianalisis sebagai berikut;

  • Bahwa, pegawai teknis yustisial Pengadilan Agama Lahat sebagian besar adalah Perempuan.
  • Bahwa, sebagian besar pegawai teknis yustisial Pengadilan Agama Lahat adalah golongan III.
  • Bahwa, sebagian besar pegawai teknisyustisial Pengadilan Agama Lahat adalah berusia 30 tahun lebih.
  • Ada beberapa pegawai yang merangkap jabatan, yang disebabkan karena kurangnya tenaga pegawai, sehingga untuk ke depan perlu adanya penambahan pegawai baru yang lebih produktif, kompetitif dan kreatif.
  1. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yustisial

Pejabat dan pegawai Non Teknis Yustisial Pengadilan Agama Lahat pada akhir tahun 2018 berjumlah 5 orang yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 3 orang perempuan dengan perincian sebagai berikut:

  • Golongan II sebanyak 1orang.
  • Golongan III sebanyak 4 orang.

Untuk uraian tentang Pangkat, Golongan dan Jabatan dari pegawai non yustisial Pengadilan Agama Lahat secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel  5.4

Pangkat, Golongan dan Jabatan Pegawai Non Yustisial

di Pengadilan Agama Lahat Tahun 2018

 

No

Nama

Pangkat

Jabatan

Pend

Gol

TMT

Jabatan

TMT

1

2

3

4

5

6

7

1.

Hendri Suryana, S.Ag

III/d

01-04-2014

Sekretaris

19-06-2017

S1

2.

Hj. Adiar

III/c

01-04-2017

Kasubag Kepeg. Org dan Tata Laksana

28-12-2015

SLTA

3.

Nur Siti Hapsah Almuslim,SHI

III/b

01-04-2017

Plt.Kasubag.

Perenc. TI dan Pelaporan

01-11-2018

S1

4.

Nani Kurniati,S.Kom

III/c

01-04-2017

PLt.Kasubag. Umum dan

Keuangan

01-11-2018

S1

5.

Karmil

II/a

01-04-1999

Staf

02-01-2014

SD

 

Untuk rincian seluruh jumlah pegawai, baik teknis yustisial maupun non tekhis yustisial pada Pengadilan Agama Lahat pada akhir tahun 2018 berjumlah 20 orang dan ditambah 6 orang pegawai honorer dan 1 Tenaga Sukarela. Daftar Pejabat dan Pegawai pengadilan Agama Lahat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel  5.5

Hakim, Jabatan Fungsional, Struktural, Staf,

Honorer dan Tenaga Sukarela

di Pengadilan AgamaLahat Tahun 2018

 

No.

Jabatan

Nama

1

2

3

1

Ketua

Drs.Darul Husni,S.H, M.H.I

2.

Wakil Ketua

Dra. Burnalis, MA

3.

Hakim

 

 

a. Hakim Madya Utama

Dra. Murawati, MA

 

b. Hakim Madya Utama

M. Darmi Syarkowi, S. Ag, S.H

 

c. Hakim Madya Utama

Drs. H. Pahmuddin, S.H, M.H

 

d. Hakim Madya Utama

Drs. Nusirwan,S.H, M.H

4.

Pejabat Kepaniteraan

 

 

a. Panitera

Drs. Efendi

 

b. Panitera Muda Gugatan

Andi Riadlul Jannah.SH.

 

c. Panmud. Muda Hukum

Maulinudin, SH

 

d. Panitera Muda Permohonan

Tulus Afifah.SHI

 

e. Panitera Pengganti

Jhohar

5.

Pejabat Kesekretariatan

 

 

a. Sekretaris

Hendri Suryana,S.Ag

 

b. Kasubag. Kepeg. Org. Dan Tata Laksana

Hj. Adiar

 

c. Plt.Kasubag. Umum dan Keuangan

Nani Kurniati,S.Kom

 

d. Plt.Kasubag. Perenc. TI dan Pelaporan

Nur Siti  Hapsah Almuslim,SHI

6.

Jurusita / Jurusita  Pengganti

Darminah, S.HI

 

 

Zulkarnain, A.Md

 

 

Desiawanti Ananda, A.Md. Kom

7.

Staf Administrasi

Karmil

8.

Honorer:

 

 

Keamanan

Sajianto

 

Keamanan

Ashari

 

Sopir

Erwansyah

 

Keamanan/Sopir

Gilang Ramdan .S.Kom

 

Pramu Bhakti

Darius

 

Pramu Bhakti

Miki Windianto, S. H

9.

Tenaga Kerja Sukarela

Dwi Afiyah Astuti, S. HI

Dari 20 orang pegawai tersebut di atas, mayoritas berpendidikan Sarjana baik Sarjana Syari’ah maupun Sarjana Hukum,  dan bahkan sudah ada yang menyandang Gelar Magister 5 orang, gelar Magister Hukum Islam 3 orang, gelar Magister Hukum 2  Untuk  Lebih jelasnya mengenai tingkat pendidikan pegawai pada Pengadilan Agama Lahat dapat dilihat pada tabel 5.6 berikut:

 

Tabel  5.6

Tingkat Pendidikan Pegawai

di Pengadilan Agama Lahat

No.

Jenjang Pendidikan Formal

Jumlah

Keterangan

1

2

3

4

1.

PASCA SARJANA (S2)

5orang

 

2.

SARJANA (S1)

11 orang

 

3.

D3 / SARJANA MUDA

1 orang

 

4.

SLTA

2 orang

 

5.

SD

1 orang

 

 

Pegawai pada Pengadilan Agama Lahat pada umumnya berada pada usia 41 tahun sampai 50 tahun 4 orang, usia 31 tahun sampai 40 tahun 4 orang, usia 51 tahun sampai 60 tahun sebanyak 10 orang dan usia 20 tahun sampai 30 tahun 2 Orang. Lebih lengkap dapat dilihat dalam tabel 5.7 berikut :

 

 

 

Tabel  5.7

Tingkat Usia Pegawai di Pengadilan Agama Lahat

 

No.

Kelompok Usia

Jumlah

1

2

                  3

1.

Umur 15 s/d 20

             -

2.

Umur 21 s/d 30

2 orang

3.

Umur 31 s/d 40

4 orang

4.

Umur 41 s/d 50

4 orang

5.

Umur 51 s/d 60

10 orang

  1. Promosi dan Mutasi

Promosi dan mutasi pegawai di Pengadilan Agama Lahat pada tahun 2018 terjadi pada 2 Pejabat Fungsional  dan 4 Pejabat Struktural. Lebih rinci dari data Promosi dan Mutasi di Pengadilan Agama Lahat, yang masuk ke Pengadilan Agama Lahat adalah sebagai berikut;

Tabel  5.8

Data Promosi dan Mutasi Tahun 2018

di Pengadilan Agama Lahat

 

No.

Nama

Jabatan Semula

Promosi dan Mutasi

Jabatan.

Instansi

Jabatan

TMT

Instansi

1

2

3

4

5

6

7

1.

Drs. Almihan,S.H.M.H

Ketua

PA Lahat

Hakim

4-9-2018

Ms.Banda Aceh

2.

Dra. Burnalis, MA

Wakil Ketua

PA Lahat

Hakim

27-11-2018

PA.Batu sangkar

3.

Dra. Murawati, MA

Hakim

PA Lahat

Hakim

27-11-2018

PA.Rengat

4.

Ahmad Aily,S.H

Wakil Panitera

PA Lahat

Panitera

17-10-2018

PA Pagar Alam

5.

Drs. H. Sailin

Jurusita Pengganti

PA Lahat

Kasub Perec, TI dan Pelaporan

17-10-2018

PA Pagar Alam

6.

Nasrudin,S.H

Jurusita Pengganti

PA Lahat

Kasub Kepegawai dan Ortala

17-10-2018

PA Pagar Alam

7.

Hj.Mahillah, S.Ag

Panitera Pengganti

PA Lahat

Panmud Permohonan

17-10-2018

PA Pagar Alam

 

8.

 

Drs.Samson

 

Panitera Pengganti

 

PA.Lahat

 

Panmud Gugatan

 

17-10-2018

 

PA Pagar Alam

9.

Andrian

Jurusita Pengganti

PA.Lahat

Jurusita

17-10-2018

PA Pagar Alam

10.

Azizul, S.H

Panmud

Gugatan

PA.Lahat

Panitera Pengganti

14-11-2018

PA.

Palembang

11.

Andi Riyadlul Jannah, S.H

Staff

PA.Lahat

Panmud Gugatan

14-11-2018

PA.Lahat

12.

Tulus Afifah, S.H.I

Staff

PA.Lahat

Panmud Permohonan

14-11-2018

PA.Lahat

13.

Nur Siti HafsahAl-Muslim,S.H.I

Staf Umum dan Keuangan

PA.Lahat

Jurusita Penganti

27-11-2018

PA.Lahat

14.

Desiawanti Ananda,A.Md

Staf Kepegawaian dan Ortala

PA.Lahat

Jurusita Penganti

27-11-2018

PA.Lahat

 

  1. Pengisian Jabatan Struktural/Fungsional

Untuk tahun 2018 di Pengadilan Agama Lahat terjadi mutasi Pejabat Fungsional dan Struktural sebagaimana tabel 5.8 diatas.

  • Kegiatanlain di bidang Kepegawaian
  1. Menerbitkan Surat Keputusan (SK), kenaikan gaji berkala pada tahun anggaran 2018 Pegawai Pengadilan Agama Lahat sebanyak 13 orang dan telah dibayarkan oleh KPPN Lahat.
  2. Menyusun DUK, Bezzeting Formasi dan membuat SKP Pegawai Pengadilan Agama Lahat Tahun 2018.
  3. Melaksanakan absensi harian (daftar hadir) sesuai dengan ketentuan jam kerja baik masuk maupun keluar kantor berdasarkan Peraturan Pemerintah.
  4. Menerbitkan Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Pengadilan Agama Lahat tahun 2018sebanyak 27 orang.
  5. Membuat Laporan daftar hadir setiap bulan ke Pengadilan Tinggi Agama
  6. Menyelenggarakan kesejahteraan pegawai melalui :

f.1  Taspen. Dari 20 orang jumlah pegawai Pengadilan Agama Lahat sudah memiliki kartu Taspen.

f.2 Menggiatkan dan mengembangkan koperasi di bidang usaha simpan pinjam dan komsumsi. Koperasi Pegawai Negeri Pengadilan Agama Lahat yang telah berbadan hukum sejak tanggal 29  September 1987 dengan Nomor: 002759/BH/XX, telah memiliki anggota sebanyak 42 ( Empat Puluh Dua ) orang dengan jumlah modal sebanyak Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), dengan modal tersebut maka Koperasi Pengadilan Agama Lahat berusaha mengembangkan dan ikut menunjang kesejahteraan Pegawai dengan jalan mengadakan kegiatan simpan pinjam bagi para anggotanya.

f.3 Melaksanakan kegiatan rutin Dharmmayukti Karini dengan mengadakan beberapa kegiatan pada tahun 2018, diantaranya adalah dengan mengadakan pertemuan rutin (arisan) bulanan dan 2 (dua) bulan sekali bergabung dengan Dharmmayukti Karini Pengadilan Negeri Lahat dan Pengadilan Negeri Pagaralam, melakukan kunjungan keluarga annggota yang dalam keadaan suka dan duka serta memberikan Dana Beasiswa kepada anak-anak pegawai.

 

B. PENYELESAIAN PERKARA
  1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS

 

Selama Tahun 2018 Pengadilan Agama Lahat telah menangani sebanyak 983 Perkara, terdiri dari sisa perkara tahun 2018 sebanyak 54 perkara dan sebanyak 983 perkara tahun 2018 dengan persentase perkara putus sebanyak 94,79%.

 

Matrix Keadaan Perkara

Pada Pengadilan Agama Lahat

 

BELUM ADA

 

 

Rekapitulasi perkara di terima dan di putus pada tahun 2018 terlampir.

 

  1. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT  WAKTU

Perkara yang diputus tepat waktu oleh Pengadilan Agama Lahat dengan tidak lebih dari 5 bulan berjumlah 918 perkara dan perkara yang diputus lebih dari 5 bulan berjumlah 20 perkara. (Rekapitulasi jumlah perkara diputus tepat waktu terlampir).

 

  1. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI DAN PK.

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan pk pada Pengadilan Agama Lahat di tahun 2018 berjumlah 939 perkara dari 941 perkara yang diputus, sehingga persentase pencapaian kepuasan terhadap putusan Pengadilan Agama Lahat adalah 99,8%.

 

  1. JUMLAH PERKARA YANG BERHASIL DI MEDIASI

Perkara yang berhasil di mediasi pada tahun 2018 di Pengadilan Agama Lahat berjumlah 8 perkara, rendahnya perkara yang berhasil di mediasi disebabkan tingginya putusan verstek di Pengadilan Agama Lahat. (Rekapitulasi perkara yang berhasil di mediasi terlampir).

 

  1. JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI

Pengadilan Agama Lahat pada tahun 2018 belum ada menerima atau menyelesaikan perkara anak melalui diversi.

 

 

 

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA
  1. SaranaDan Prasarana Gedung
  2. Pengadaan

Pada Tahun 2018 tidak ada Pengadaan, sedangkan untuk data sarana tanah kantor dan rumah dinas dapat dilihat dalam tabel 5.09 berikut:

Tabel  5.09

Data Sarana Tanah Kantor dan Rumah Dinas Pengadilan Agama Lahat

 

No

Uraian

Jumlah

Status Kepemilikan

Sertifikat Nomor

Lokasi

(M2)

1

2

3

4

5

6

1.

Tanah Kantor

1

1590

Hak Milik

Nomor 31 4/12/98

2.

Tanah Rumah Dinas

 

1

-

Pinjam Pakai

Nomor 979/03/SIP/DPPKAD/2014

3.

 Tanah Gedung   Mess

-

-

-

 

JUMLAH

1

1590

-

 

Data prasarana kendaraan dinas dapat dilihat dalam tabel 5.10 berikut;

 

 

 

 

Kendaraan Dinas

Pengadilan Agama Lahat Tahun 2018

No.

Uraian

Tahun Perolehan

Kondisi

Ket.

Baik

Rusak Ringan

Rusak Berat

I.

Kendaraan Roda 4

 

 

 

 

 

1

Kijang Innova

 

 

 

 

2

Spin Chevrolet

 

 

 

 

3

Avanza

 

 

 

 

 

II.

Kendaraan Roda 2

 

 

 

 

 

1

Honda Megapro

 

 

 

 

2

Honda Supra X 125

 

 

 

 

3

Yamaha MX

 

 

 

 

 

  1. Pemeliharaan

Pada tahun anggaran 2018 telah diadakan pemeliharaan terhadap gedung kantor berupa pengecatan gedung kantor, pemeliharaan halaman dan tempat parkir Pengadilan Agama Lahat.

  1. Penghapusan

Pada tahun anggaran 2018 ini Pengadilan Agama Lahat tidak ada mengadakan penghapusan terhadap sarana dan prasarana gedung kantor.

  1.  Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung
  2.  Pengadaan

Pada tahun anggaran 2018 ini Pengadilan Agama Lahat ada mengadakan pengadaan terhadap fasilitas gedung kantor, yaitu :

No

Uraian

Unit

Harga Satuan                           Rp.

1

2

3

4

1.

Laptop

1

Rp. 13.000.000

2.

Laptop

1

Rp. 13.000.000

3.

Laptop

1

Rp. 13.000.000

JUMLAH

3

    Rp. 39.000.000

 

 

 

Data sarana fasilitas gedung kantor Pengadilan Agama Lahat di tahun 2018 adalah sebagai berikut;

  • Fasilitas instalasi PLN : 23.000 Watt
  • Fasilitas instalasi PDAM : 1 Unit
  • Fasilitas Jaringan Telephon : 1 Unit
  • Fasilitas Jaringan Internet Speedy : 1 Unit
  • Fasilitas Ruang Kerja : 12 Ruangan
  • Fasilitas Ruang Sidang : 2 ruangan
  • Fasilitas Perpustakaan : 1 ruangan
  • Fasilitas Kamar Mandi / WC : 10 ruangan
  • Fasilitas Mediasi : 1 ruangan
  • Fasilitas Gudang : 1 ruangan
  • Fasilitas Ruang Parkir : 10 X 40 M2
  • Fasilitas Pagar : 40 M
  • Ruang tunggu : 1 ruangan

 

Matrik Sarana dan prasarana terlampir.

 

  1.  PENGELOLAAN KEUANGAN
  2. KEUANGAN DIPA

Menjadi tugas dari Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengelolaan pelaporan keuangan dan pengelolaan PNBP yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Lahat dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP);

- Penyusunan Anggaran

Penyusunan anggaran dilakukan dengan sistem Rencana Kegiatan Anggaran-Kementerian / Lembaga (RKA-KL ).

- Pelaksanaan Anggaran

  1. Membuat rencana penggunaan anggaran dengan mempedomani DIPA Tahun 2018dengan memakai sistem skala prioritas.
  2. Mengawasi secara ketat permintaan dan realiasi anggaran melalui SPM, SP2D, yang terdiri dari Belanja Pegawai Belanja Barang dan Belanja Modal.
  • Belanja Pegawai
  • PAGU : Rp. 3.452.107.000,-

Pada tahun 2018 Anggaran yang diperoleh Pengadilan Agama Lahat untuk mata anggaran Belanja Pegawai yang terdapat pada DIPA tahun 2018 sebesar Rp.3.452.107.000,- akan tetapi dalam realita kebutuhan Belanja Pegawai di Pengadilan Agama Lahat sampai dengan bulan Desember 2018  Rp. 3.363.683.178,-

REALISASI : Rp.3.363.683.178,-

Realisasi mata anggaran Belanja Pegawai dapat dilihat dalam tabel berikut;

Tabel  5.11

Realisasi Mata Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2018

No

Jenis Belanja

Jumlah Anggaran

Realiasasi

Saldo

1

2

3

4

5

1.

 Belanja Pegawai

Rp.3.452.107.000,-

Rp.3.363.683.178,-

Rp 88.423.822,-

Rincian Data Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2018 setiap bulannya dapat dilihat dalam Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pegawai bulan Januari s/d Desember 2018 (terlampir);

  • SISA : Rp. 423.822,-
  • Belanja Barang
  • PAGU : Rp. 772.263.000,-

Pada tahun 2018 Anggaran yang diperoleh Pengadilan Agama Lahat untuk mata anggaran Belanja Barang yang terdapat pada DIPA tahun 2018 sebesar Rp. 772.263.000,- akan tetapi dalam realisasi Belanja Barang di Pengadilan Agama Lahat hanya sebesar Rp.756.950.756,- sehingga padamata anggaran Belanja Barang ini terdapat saldo sebesar Rp. 15.312.244,-dan dari saldo tersebut sudah kembali ke Kas Negara.

  • REALISASI : Rp. 756.950.756,-

Realisasi mata anggaran Belanja Barang dapat dilihat dalam tabel  5.12 berikut:

Tabel  5.12

Realisasi Mata Anggaran Belanja Barang Tahun 2018

No

Jenis Belanja

Jumlah Anggaran

Realiasasi

Saldo

1

2

3

4

5

1.

 Belanja Barang

Rp.772.263.000,-

Rp. 756.950.756,-

Rp. 15.312.244,-

Dilihat dari realisasi tersebut, maka akan diketahui bahwa persentase dari pelaksanaan Anggaran Belanja Barang tahun 2018sebesar  98,02 %. Hal ini disebabkan karena standarisasi harga barang yang di berikan oleh pemerintah pusat (standarisasi pusat) tidak sama dengan realisasi harga barang yang ada di wilayah, khususnya di Pengadilan Agama Lahat.

Rincian Data Realisasi Belanja Barang Tahun 2018 setiap bulannya dapat dilihat dalam Laporan Realisasi Anggaran Belanja Barang bulan Januari s/d Desember 2018 (terlampir);

  • SISA : Rp. 15.312.244,-

Belanja barang dan operasional kantor tersebut dilaksanakan untuk pengadaan inventaris kantor terdiri dari :.

  • Biaya Pengiriman Surat Dinas Pos.
  • Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat).
  • Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua).
  • Jasa Keamanan/Kebersihan.
  • Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran.
  • Perawatan gedung dan halaman
  • Langganan Daya dan Jasa.
  • Belanja Perjalanan Dinas
  • Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor
  • Belanja Modal
  • PAGU : Rp. 39.000.000

Pada tahun 2018 belanja modal Pengadilan Agama Lahat di pergunakan untuk pembelian 3 buah Notebook Fujitsu Lifebook E448-01 Rp. 12.750.000,- program Mahkamah Agung guna mempelancar dalam pengolahan data dan komunikasi pada Pengadilan Agama Lahat

  • REALISASI : Rp. 38.250.000,-

Realisasi mata anggaran Belanja Modal dapat dilihat dalam tabel 5.13 berikut;

Tabel 5.13

Realisasi Mata Anggaran Belanja Modal Tahun 2018

 

No.

Jenis Belanja

Jumlah Anggaran

Realiasasi

Saldo

1

2

3

4

5

1.

 Belanja Modal

Rp. 39.000.000,-

Rp.38.250.000,-

Rp.    750.000,-

Rincian Data Realisasi Belanja Modal Tahun 2018 setiap bulannya dapat dilihat dalam tabel 5.14 berikut;

 

 

Tabel  5.14

Data Realisasi Belanja Modal Tahun 2018

 

NO

BULAN

BELANJA MODAL

PAGU

REALISASI

SISA

%

1

2

3

4

5

6

1

JANUARI

0

0

0

0

2

PEBRUARI

0

0

0

0

3

MARET

0

0

0

0

4

APRIL

0

0

0

0

5

MEI

0

0

0

0

6

JUNI

0

0

0

0

7

JULI

0

0

0

0

8

AGUSTUS

0

0

0

0

9

SEPTEMBER

0

0

0

0

10

OKTOBER

39.000.000

38.250.000

750.000

98%

11

NOPEMBER

0

0

0

0

12

DESEMBER

0

0

0

0

 

JUMLAH

39.000.000

38.250.000

750.000

98%

Untuk persentase dari seluruh realisasi anggaran Pengadilan Agama Lahat dari seluruh mata anggaran dapat dilihat dalam tabel5.15 berikut;

 

Tabel  5.15

Realisasi Anggaran Tahun 2018 Berdasarkan Jenis Belanja

No.

Jenis Belanja

Jumlah Anggaran

Realiasasi

Prosentase

1

2

3

4

5

1.

 Belanja Pegawai

Rp. 3.452.107.000

Rp. 3.363.683.178

97,44%

2.

 Belanja Barang

Rp.772.263.000

Rp. 756.950.756

98,02%

3.

 Belanja Modal

Rp.39.000.000

Rp.    38.250.000

98,08%

 

JUMLAH

Rp. 4.263.370.000

Rp. 4.158.883.934

97,55%

Sedangkan uraian seluruh Realisasi Anggaran Pengadilan Agama Lahat pada tahun 2018 berdasarkan mata anggaran dapat dilihat dalam Laporan Realisasi Anggaran bulan Januari s/d Desember 2018(terlampir):

  • SISA : Rp. 104.486.066,-

 

  1. KEUANGAN PERKARA

 

Kegiatan keuangan perkara selama tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel 5.16 ini :

 

 

Tabel 5.16

Keadaan Keuangan Perkara Tahun 2018

 

 

NO.

URAIAN

JUMLAH

PENERIMAAN

PENGELUARAN

1

2

3

4

1.

Sisa awal

Rp.      62.498.000

-

2.

Penerimaan tahun  ini

Rp. 760.630.000

-

3.

Biaya Panggilan

-

Rp. 380.080.000

4.

Biaya Penerjemah

-

-

5.

Biaya Kirim

-

Rp. 2.514.000

6.

Biaya Sita

-

-

7.

Pemberkasan

-

Rp.        2.922.000

8.

Biaya Pemeriksaan Setempat

-

Rp.          6.675.000

9.

Biaya Sumpah

-

-

10.

Biaya Pemberitahuan

-

Rp. 85.890.000

11.

Biaya Proses

-

Rp.    46.800.000

12.

HHK

-

Rp. 32.880.000

13.

Materai

-

Rp. 6.006.000

14.

Lain-lain Atas Perintah Ketua PA

-

Rp.        -

15.

Pengembalian Sisa Panjar

-

Rp.   144.881.000

JUMLAH

Rp.  823.128.000

Rp. 708.648.000

SALDO (Penerimaan – Pengeluaran)

-

Rp. 51.982.000

 

(Rincian lengkap dari keuangan perkara di Pengadilan Agama Lahat  tahun 2018  perbulan dapat dilihat dalam lampiran 18).

 

 

  1. DUKUNGANTEKNOLOGI INFORMASI TERKAIT SIPP

Peran teknologi informasi sangatlah mutlak pada era saat ini, teknologi informasi sangat dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tupoksi aparatur dalam memberikan pelayanan prima pada masyarakat pencari keadilan. Pengadilan Agama Lahat menggunakan teknologi informasi yang telah disediakan oleh Mahkamah Agung RI maupun Kementerian lain yang merupakan mitra kerja untuk membantu pelaksanaan tupoksi baik administrasi perkara maupun administrasi kesekretariatan, antara lain :

  1. SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara);
  2. KOMDANAS (Komunikasi Data Nasional);
  3. SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian);
  4. SIMARI (Sistem Informasi Mahkamah Agung RI);
  5. SIWAS MARI (Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI);
  6. RKAKLDIPA online;
  7. SAS Perbendaharaan (Sistem Aplikasi Satker Perbendaharaan);
  8. SILABI (Sistem Laporan Bendahara Instansi);
  9. SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasisi Akrual);
  10. SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara);
  11. Aplikasi Persediaan;
  12. e-rekon;
  13. e-monev PP39;
  14. RKBMN (Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara).

Dalam menunjang keterbukaan informasi yang bertujuan memberikan informasi secara luas kepada masyarakat dan mudah diakses dari mana dan kapan saja, Pengadilan Agama Lahat memiliki website yang beralamat www.pa-Lahatkota.go.id. Selain dukungan teknologi informasi dalam bentuk aplikasi untuk menunjang atau menjalankan system aplikasi tersebut perlu ada dukungan peralatan, dengan rincian sebagai berikut :

No.

Peraltan & Mesin

Jumlah

Keterangan

1

Laptop

10

Baik & Rusak

2

PC

26

Baik & Rusak

3

Printer

10

Baik & Rusak

4

Server

2

Baik& Rusak

5

Touchscreen

1

Baik

6

TV/LED

2

Baik

7

Scanner

1

Baik

8

Infocus

1

Baik

9

Kamera

1

Baik

10

Sound System

1

Baik

11

CCTV

8

Baik

 

  1. F. REGULASI 2018

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perlu adanya landasan hukum sebagai pedoman. Selama Tahun 2018 Ketua Pengadilan Agama Lahat menerbitkan surat keputusan sebagai berikut :

  1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lahat Nomor : W6- A2/0021/KU.04.2/I/2017 Tentang Panjar BIaya Perkara Pada Pengadilan Agama Lahat Tahun 2017;
  2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lahat Nomor : W6- A2/0042/KU.00/I/2017 Tentang Biaya Pengambilan Akata Cerai, Salinan Putusan, dan Penetapan pada Pengadilan Agama Lahat;
  3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lahat Nomor : W6- A2/0078/KU.04.2/I/2017 Tentang Panjar Biaya Perkara Prodeo pada Pengadilan Agama Lahat Tahun 2017;
  4. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lahat Nomor : W6- A2/0079/HK.05/I/2017 Tentang Penunjukan Tim Pengelola Layanan Tabayun / Delegasi pada Pengadilan Agama Lahat Tahun 2017;
  5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lahat Nomor : W6- A2/0150/KP.03/I/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Apel dan Pembinaan pada Pengadilan Agama Lahat Tahun 2017;
  6. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lahat Nomor : W6- A2/00460/HM.02.3/I/2017 Tentang Penunjukan Tim Admin Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Agama Lahat Tahun 2017;
  7. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lahat Nomor : W6- A2/0785.a/HM.02.3/II/2017 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Website pada Pengadilan Agama Lahat Tahun 2017;
  8. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lahat Nomor : W6- A2/1690/OT.01.1/IV/2017 Tentang Penunjukan Tim Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Agama Lahat Tahun 2017;
  9. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lahat Nomor : W6- A2/1844/OT.01.3/IV/2017 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Lahat Tahun 2017;
  10. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lahat Nomor : W6- A2/1848/HK.05/IV/2017 Tentang Tim Pelaksana Percepatan Penyelesaian Perkara Melalui Aplikasi SIPP pada Pengadilan Agama Lahat Tahun 2017;
  11. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lahat Nomor : W6- A2/2005/KP.00.1/IV/2017 Tentang Pembagian Wilayah Kerja Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Lahat;
  12. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lahat Nomor : W6- A2/2425/OT.01.4/V/2017 Tentang Penetapan Penggunaan Blanko Akta Cerai Format Baru pada Pengadilan Agama Lahat Tahun 2017;
  13. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lahat Nomor : W6- A2/2481/HK.05/V/2017 Tentang Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Lahat;
  14. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lahat Nomor : W6- A2/2763/HM.00/VI/2017 Tentang Pembentukan Petugas Pengelola Meja Informasi pada Pengadilan Agama Lahat Tahun 2017;
  15. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lahat Nomor : W6- A2/3025/HK.05/VI/2017 Tentang Penunjukan Tim Peneliti Berkas Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Pengadilan Agama Lahat;
  16. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lahat Nomor : W6- A2/4017/KP.04.6/VIII/2017 Tentang Pembentukan Petugas Pendaftaran Kuasa Hukum dan Legalisasi Salinan Putusan / Penetapan Serta Akta Cerai Pengelola pada Pengadilan Agama Lahat;
  17. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lahat Nomor : W6- A2/4018/KP.04.6/VIII/2017 Tentang Koordinator Pelayanan Jasa Pos pada Pengadilan Agama Lahat;
  18. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lahat Nomor : W6- A2/4187/HM.02.3/IX/2017 Tentang Tim Anonimisasi Putusan pada Pengadilan Agama Lahat

 

 

 

BAB IV

PENGAWASAN

 

  1. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan internal adalah sebuah pengawasan yang berasal dari dalam linkungan peradilan sendiri. Pengawasan internal ini mencakup dua hal yaitu Pengawasan Melekat (Waskat) dan Pengawasan Fungsional.

Dalam hal pengawasan internal ini Pengadilan Agama Lahat berdasarkan pada Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Secara umum pelaksanaan pengawasan internal ini mempunyai maksud;

  1. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan tekhnis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku,
  2. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal-administrasi dan ketidak efisienan penyelenggaraan peradilan,
  3. Memberikan penilaian kinerja.

Sedangkan fungsi pelaksanaan pengawasan internal adalah;

  1. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
  2. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya,
  3. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan  penyelesaian perkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Dengan maksud dan fungsi pengawasan internal tersebut, Pengadilan Agama Lahat berusaha menerapkan pengawasan internal ini kepada seluruh pejabat dan pegawai secara intensif dan menyeluruh di semua lini yang ada di Pengadilan Agama Lahat. Meliputi Administrasi Umum, Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan, serta hal-hal yang berkenaan dengan kinerja pelayanan publik.

Harapan besar yang diinginkan oleh Pengadilan Agama Lahat adalah terciptanya Pengadilan Agama Lahat sebagai Lembaga Peradilan yang bersih dan berwibawa.

 

  1. PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL

Secara umum pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Agama Lahat yang meliputi menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah berjalan dengan baik dan simultan, demikian pula pelaksanaan tugas bidang kesekretariatan tentang kepegawaian, umum dan keuangan sesuai dengan kondisi yang ada, telah berjalan dengan lancar.

Kelancaran tugas-tugas secara umum tersebut di atas sangat didukung  oleh beberapa faktor. Diantaranya faktor manajerial yang efektif, suasana kerja yang kondusif dan sumber daya manusia yang memadai serta sarana dan prasarana yang efektif, efisien dan ekonomis. Namun demikian bukan berarti tidak ditemukan kendala sebagai faktor penghambat dan pencapaian hasil kerja yang lebih maksimal. Diantara faktor penghambat tersebut dapat dideskripsikan secara simplistic di bawah ini berdasarkan bidang-bidang tertentu disertai dengan pemecahan masalah yang solutif terhadap permasalahan kerja yang dihadapi.

 

 

 

 

  1. EVALUASI
  2. KENDALA DAN HAMBATAN
  3. Bidang Manajemen Peradilan

Pada bidang Manajemen Peradilan sebenarnya Pengadilan Agama Lahat secara umum sudah baik, akan tetapi masih ada beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi, diantaranya adalah;

Pertama; Belum terlaksananyaprogram kerja yang telah terencana secara maksimal, baik dari segi pelaksanaannya maupun dari segi penilaian dan target yang akan dicapai terhadap pelaksanaan program tersebut. Hambatan tersebut terjadi disebabkan karena masih kurangnya sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Lahat.

Kedua;  kurangnya pegawai yang menguasai teknologi dalam sistem peradilan yang sedang digalakkan oleh Mahkamah Agung RI melalui Dirjen Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan adanya pembaharuan-pembaharuan Sistem Informasi Penulusuran Perkara dan Administrasi Perkara Peradilan Agama (SIADPA), dan juga kurangnya kemampuan pegawai yang berkompeten dalam hal  tersebut dalam bidang informasi dan teknologi.

 

  1. Bidang Administrasi Perkara

Administrasi perkara di Pengadilan Agama Lahat secara umum sudah berjalan dengan baik tetapi belum maksimal, kendalanya  adalah sebagai berikut:

Pertama;  Pada pembuatan BAS masih saja ditemukan tidak selesai tepat waktu, hal ini dimungkinkan karena BAS sudah mulai menerapkan sistem SIPP, SIADPA dan memerlukan koreksi yang cermat. Sementara fasilitas komputer dan laptop masih belum mencukupi dan masih juga ditemukan SDM yang belum merata, sehingga tidak jarang Majelis Hakim memperbaiki berita acara sekaligus dengan berulang-ulang.

Kedua;  pada pengarsipan perkara sudah tertata dengan  baik namun masih didapati berkas yang terlambat untuk di arsipkan.

  1. Bidang Administrasi Persidangan

Administrasi persidangan sudah berjalan dengan baik, namun panggilan Tabayun belum terlaksana sesuai ketentuan

 

  1. Bidang Administrasi Umum (Kepegawaian, Umum dan Keuangan)

Beberapa kendala pokok yang dihadapi dalam bidang administrasi umum adalah kurang tersedianya sarana dan prasarana penunjang tugas seperti:

  1. Kurangnya tenaga pegawai sehingga dalam pelaksanaan tugas masih terdapat pegawai yang rangkap pekerjaan, sehingga mengakibatkan keterlambatan pelayanan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
  2. Kurangnya anggaran meubeler, terutama untuk meja kerja, lemari serta kursi tamu.
  3. Kendaraan roda 2 belum mencukupi untuk Pegawai, perlu ditambah.
  4. Kendaraan roda 4 hanya ada 3unityakni 1 unit mobil Inova dari Mahkamah Agung untuk kendaraan Dinas Ketua. 2 unit mobil dari Pemerintah Daerah Lahatyakni 1 unit mobil Avanza untuk kendaraan dinas Wakil Ketua dan 1 unit mobil Spin untuk kendaraan operasional, perlu ditambah 2 unit lagi untuk keperluan kendaraan dinas Panitera dan Sekretaris.

Kondisi ini menuntut pegawai administrasi bekerja dengan ekstra agar administrasi umum tetap berjalan. Hal ini cukup memunculkan over laping dalam pelaksanaan tugas pokok masing-masing.

 

  1. Bidang Kinerja Pelayanan Publik
  2. Masih dijumpai rendahnya kesadaran dan pengetahuan hukum warga masyarakat, hal ini dibuktikan masih banyak warga masyarakat yang melakukan pernikahan dan perceraian tidak sesuai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Pembuatan gugatan/permohonan oleh para pihak belum begitu baik, karena masih ditemui antara posita dengan petitum tidak saling mendukung dan juga dalam persidangan para pihak kesulitan untuk membuktikan gugatannya, disamping itu sering ditemukan alamat yang kurang jelas sehingga dipersidangan sering ditemukan perubahan alamat.
  4. Pembuatan berita acara sidang oleh Panitera Pengganti pada umumnya sudah menggunakan aplikasi SIPP masih dijumpai kurangnya ketelitian sehingga pembuatan berita acara perlu disempurnakan, baik mengenai materi maupun formatnya.
  5. Penyampaian panggilan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti sering mengalami kendala, karena para pihak tidak ditemukan di alamat yang tercantum dalam surat gugatan/permohonan.

 

 

  1. PEMECAHANMASALAH
  2. Bidang Manajemen Peradilan
  3. Melakukan pembinaan terhadap Panitera, Panitera Pengganti dan seluruh pejabat oleh Hakim pengawas agar pelaksanaan tugas tepat guna dan berhasil guna.
  4. Jurusita/Jurusita Pengganti secara optimal melakukan pemanggilan dan pemberitahuan agar sampai kepada para pihak yang berperkara.
  5. Meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana.
  6. Melakukan DDTK tentang SIPP.

 

  1. Bidang Administrasi Perkara

Pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja pejabat tetap dilakukan secara terus menerus agar pelaksanaan administrasi yustisial dengan menerapkan pada pola bindalmin dapat berjalan dengan baik dan benar. Serta mengefektifkan koordinasi manajemen persidangan yang baik.

Dengan diadakannya pelatihan dan pembinaan khusus untuk pengelolaan SIPP dan sistem pelaporan perkara maka di harapkan ke depan lebih baik lagi pengelolaan SIPP dan pelaporan perkara tersebut.

  1. Bidang Administrasi Persidangan

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam bidang administrasi persidangan adalah dengan adanya saling kerjasama dan saling berkoordinasi antar pegawai, sehingga hal-hal yang berkenaan dengan berkas perkara/minutasi dapat lebih ditingkatkan.

Selain itu juga diperlukan pembinaan dan kontrol khusus dari pejabat yang terkait, sehingga tidak akan terjadi keterlambatan dalam minutasi berkas perkara ataupun yang berkenaan dengan pemanggilan para pihak yang berperkara lebih lagi Tergugat/Termohon yang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia.

Dengan jalan tersebut diharapkan masalah yang dihadapi dalam administrasi persidangan dapat berjalan dengan lancar dan baik.

 

  1. Bidang Administrasi Umum (Kepegawaian, Umum dan Keuangan)

Menghadapi persoalan yang dialami oleh Pengadilan Agama Lahat dalam bidang administrasi umum telah dilakukan upaya yang solutif.  Untuk sarana pegawai berupa meja kerja telah diupayakan dengan memanfaatkan meubeler yang ada dan sarana penunjang lainnya seperti komputer dan laptop telah diupayakan agar inventaris yang ada dapat difungsikan secara maksimal.

Sedangkan untuk menghindari overlaping tugas-tugas antara kompetensi umum dengan keperkaraan oleh personal pegawai tertentu telah diupayakan dengan jalan memberikan arahan dan job description serta berpedoman kepada SOP yang telah ada bagi seluruh pegawai, agar tugas-tugas yang dibebankan dapat dilaksanakan dengan sinergis dan optimal.

Kendaraan roda 4 sudah di upayakan melalui Pemerintah Daerah diberi pinjam pakai diperuntukan untuk Wakil Ketua dengan di pergunakan sebagai kendaraan operasional.

 

  1. Bidang Kinerja Pelayanan Publik

Solusi untuk mengatasi permasalahan bidang kinerja pelayanan publik antara lain dengan;

  1. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat, terutama masyarakat yang masih rendah dalam kesadaran dan pengetahuan hukum, sebagai contoh diadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat desa tentang bahaya dan resiko dari pernikahan dini dan pernikahan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diadakan oleh Pemda Kabupaten Lahat.
  2. Mengadakan pembinaan dan pengarahan intern pada petugas Meja 1, Meja 2 dan Meja 3 dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
  3. Pemanggilan kepada pihak yang ghoib dan berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Lahat tetap diupayakan secara maksimal, agar panggilan berjalan sesuai dengan prinsip cepat dan biaya ringan berdasarkan aturan yang berlaku.

 

BAB V

PENUTUP

 

  1. Kesimpulan
    1. Pada dasarnya Pengadilan Agama Lahat telah berusaha melaksanakan tugas yang diemban dengan semaksimal mungkin sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dibidang tugas yang menyangkut teknis dan administrasi yustisial maupun administrasi umum, akan tetapi masih terdapat kendala dan hambatan-hambatan.
    2. Dalam menanggulangi hambatan-hambatan dan kendala yang dihadapi telah diambil langkah-langkah kebijaksanaan dan jalan keluarnya, sehingga semua tugas dapat terlaksana dengan baik, walaupun masih ada beberapa kendala yang belum bisa diselesaikan secara maksimal karena terbentur masalah anggaran yang  belum mencukupi.
    3. Pegawai yang spesifik untuk menangani masalah administrasi perkantoran masih sangat kurang sehingga untuk mengikuti perkembangan Informasi dan Tekhnologi Administrasi dan Keperkaraan (IT) yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI dan Dirjen Badilag MA RI belum bisa berjalan dengan sempurna.
  2. Rekomendasi

Pengadilan Agama Lahat mengusulkan dan merekomendasikan beberapa hal yang berkenaan dengan kendala dan kekurangan yang ada sebagai berikut;

  1. Perlu melanjutkan program pendidikan dan latihan, baik untuk pejabat struktural dan fungsional maupun staf guna menunjang pelaksanaan tugas yang diemban.
  2. Perlu tambahan pegawai untuk tenaga staf dan administrasi untuk menjalankan program Informasi dan Tekhnologi (IT) baik kepegawaian, keuangan, umum maupun kepaniteraan.
  3. Adanya penambahan laptop   untuk menunjang program di atas.
  4. Adanya pengadaan kendaraan roda dua untuk operasional dan kendaraan roda empat untuk Wakil Ketua.
  5. Perlu pengadaan rumah dinas untuk Ketua, Wakil Ketua, Paniteradan

Demikianlah laporan ini dibuat untuk dapat dijadikan bahan informasi bagi yang berkepentingan dan mohon saran serta pendapat yang solutif dan konstruktif, sehingga pelaksanaan tugas di masa mendatang akan lebih baik.

 

 

 

 

 

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Lahat

Jl. Kolonel Barlian Bandar jaya - Kota Lahat, Sumatera Selatan 31414

Telp/Fax: 0731-321137

Website : www.pa-lahat.go.id

Email : pengadilan_agama_lahat@yahoo.com