Periksa Proses Perkara Anda (Contoh Nomor Perkara : 100/Pdt.G/2020/PA.Lt) 
PA Lahat Mengadakan Sidang di Luar Gedung ke Kantor Camat Jarai, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat
PA Lahat, Senin 19 Maret 2021, Pengadilan Agama Lahat mengadakan Sidang Keliling TA 2021, yang pelaksanaannya bertempat di Kantor Camat Jarai, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya Pengadilan Agama Lahat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan serta untuk mengimplementasikan asas peradilan, yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.
Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lahat, tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sidang Keliling Tahun Angaran 2021. Tim yang terdiri Wakil Ketua Pengadilan Agama Lahat Kelas IB, Yang Mulia Bapak Misdaruddin, S.Ag., M.H. dan Pejabat Hakim, Yang Mulia Bapak Asyrof Syarifuddin, S.H.I. dan Sulyadi, S.H.I., M.H. dan Panitera, Bapak Drs. Sahim, Jurusita Pengganti, Ibu Nur Siti Hafsah Al Muslim, S.H.I.
Pelaksanaan dan tata cara sidang keliling persis seperti pada sidang di kantor Pengadilan Agama, sidang dimulai jam 09.00 WIB - Selesai, para pencari keadilan satu persatu dipanggil masuk ruang sidang sesuai dengan nomor urut antrian. Jika para pihak datang semua, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, mereka diharuskan menempuh mediasi lebih dulu, dengan Mediator yang telah disiapkan, tetapi jika salah satu pihak tidak hadir, maka sidang akan ditunda untuk memanggil para pihak supaya hadir pada sidang berikutnya.
Menurut para pihak yang mengajukan perkara melalui sidang keliling, bahwa pelaksanaan sidang keliling ini sangat membatu, karena perjalanan dari rumah ketempat sidang keliling jauh lebih dekat jika dibandingkan untuk bersidang di Kantor Pengadilan Agama Lahat. Proses persidangan dan waktu tunggu juga tidak lama karena jumlah perkara yang disidangkan lewat sidang keliling tidak terlalu banyak.
Semoga Bermanfaat Kegiatan Sidang Diluar Gedung/Sidang Keliling Perdana Bagi Pencari Keadilan.
Humas PA Lahat
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
