Rincian biaya Hak-Hak Kepaniteraan (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang berlaku

PENGUMUMAN

BERITA & INFORMASI

Kasubag Kepegawaian dan Ortala PA Lahat Memberikan Briefing Pagi Petugas PTSP PA Lahat

Keluarga Besar PA Lahat Melaksanakan Apel Pagi Senin 17 Maret 2024

innalillahi wa inna ilaihi rojiun, Segenap Keluarga Besar Pengadilan Agama Lahat turut berdukacita atas kepergiannya Bapak Ashari Bin Karmudin (PPNPN PA Lahat) semoga beliau husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan keikhlasan

Pengadilan Agama Lahat mengikuti Rapat Munas IPASPI (Ikatan Panitera/Sekretaris Pengadilan Indonesia) VII Pusdiklat Mahkamah Agung Republik Indonesia

PA Lahat : Seluruh Tenaga Teknis PA Lahat Mengikuti Pelaksanaan Bimtek Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama

Apel Pagi PA Lahat, Senin 18 September 2023

Hakim PA Lahat Menghadiri opening ceremony Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Sumsel dan Pekan Olahraga Paralimpik (Peparprov) IV Sumsel tahun 2023

PA Lahat : Apel Sore, Jumat 15 September 2023

Rincian biaya Hak-Hak Kepaniteraan (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang berlaku

				SATUAN	TARIF
A.	Hak Kepaniteraan pada Mahkamah Agung :
	1.	Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi		Perkara	Rp 50.000
	2.	Biaya Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali		Perkara	Rp 200.000
	3.	Biaya Pendaftaran Permohonan Hak Uji Materiil		Perkara	Rp 50.000
B.	Hak Kepaniteraan Peradilan Umum :
	1.	Biaya Pendaftaran Permohonan Banding		Perkara	Rp 50.000
	2.	Biaya Pendaftaran Gugatan/Permohonan pada Pengadilan Negeri		Perkara	Rp 30.000
	3.	Biaya Pendaftaran Pada Pengadilan Niaga :
		a.	Nilai utang sampai dengan Rp 1 miliar	Permohonan	Rp 1.000.000
		b.	Nilai utang lebih dari Rp. 1 miliar s.d Rp. 50 miliar	Permohonan	Rp 2.000.000
		c.	Nilai utang lebih dari Rp. 50 miliar s.d Rp. 250 miliar	Permohonan	Rp 3.000.000
		d.	Nilai utang lebih dari Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar	Permohonan	Rp 4.000.000
		e.	Nilai utang diatas Rp. 500 miliar	Permohonan	Rp 5.000.000
C.	Hak Kepaniteraan Peradilan Agama :
	1.	Biaya Pendaftaran Permohonan Banding		Perkara	Rp 50.000
	2.	Biaya Pendaftaran Gugatan/Permohonan pada Pengadilan Agama		Perkara	Rp 30.000
D.	Hak Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara :
	1.	iaya Pendaftaran Permohonan Banding		Perkara	Rp 50.000
	2.	Biaya Pendaftaran Gugatan/Permohonan pada Pengadilan Agama		Perkara	Rp 30.000
E.	Hak-hak Kepaniteraan Lainnya :
	1.	Penyerahan turunan/salinanputusan/penetapan Pengadilan		Lembar	Rp 300
	2.	Hak Redaksi		Putusan / Penetapan	Rp 5.000
	3.	Memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan mengenai surat-surat		Berkas	Rp 5.000
	3.			Berkas	Rp 5.000
	4.	Mencarikan surat yang tersimpan di arsip yang tidak dimintakan turunan			-
	5.	Pembuatan akta, dimana seorang menyatakan menerima keputusan dalam perkara			-
	5.				-
	6.	Penyitaan/eksekusi barang yang bergerak atau yang tidak bergerak dan untuk pencatatan pencabutan suatu penyitaan didalam berita acara turunan		Penetapan	Rp 25.000
	7.	Melakukan penjualan dimuka umum / lelang atas perintah pengadilan		Penetapan	Rp 25.000
	8.	Penyimpanan dan penyerahan kembali uang atau surat berharga yang disimpan		Surat	-
	8.			Surat	-
	9.	Legagisasi Tanda Tangan		Putusan	Rp 10.000
	10.	Pencatatan pembuatan akta atau berita acara penyumpahan atau dari putusan-putusan		Berita Acara / Putusan	Rp 5.000
	10.			Berita Acara / Putusan	Rp 5.000
	11.	Pencatatan :
		a.	Sesuatu Penyerahan akta di Kepaniteraan yang dilakukan didalam hal yang	Akta	Rp 5.000
		a.		Akta	Rp 5.000
		b.	Penyerahan akta tersebut diatas oleh Paniteran/ Juru Sita	Akta	Rp 5.000
		c.	Penyerahan surat dari berkas perkara	Berkas	Rp 5.000
	12.	Akta asli yang dibuat di Kepaniteraan, dikecualikan penyimpanan akta catatan sipil dan pemasukan atau pemindahan sesuatu akta tersebut begitu pula dari segala		Akta	Rp 5.000


	13.	Legalisasi dari satu atau lebih tanda tangan di dalam akta termasuk akta catatan sipil,			-
	13.				-
	14.	Pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan		Akta	Rp 5.000
	15.	Biaya pembuatan surat kuasa insidentil		Surat Kuasa	Rp 5.000
	16.	Pengesahan surat dibawah tangan		Surat	Rp 5.000
	17.	Uang leges		Putusan / Penetapan	Rp 3.000

Unduh Dasar Hukum :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 53 Tahun 2008 Tanggal 23 Juli 2008

Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan

Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya

ZI PA Lahat

Pusat Bantuan Hukum
Prosedur Permohonan Informasi
Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya

Tata Cara Permohonan Informasi

Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Selengkapnya

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.