Periksa Proses Perkara Anda (Contoh Nomor Perkara : 100/Pdt.G/2020/PA.Lt) 
Kamis, 26 Januari 2023
Bertempat di Aula Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Pada kesempatan ini Ketua PA Lahat,
YM Bapak Nur Said, S.H.I., M.Ag., dan didampingi juga Panitera dan Sekretaris PA Lahat, Bapak Drs. Sahim, Bapak Muhammad Basri, S.Ag., S.H., menghadiri
Rapat Koordinasi dan Penandatangan Komitmen Bersama YM. Bapak Drs. H. R. M. ZAINI, S.H., M.H.I. Ketua PTA Palembang dan YM Bapak Dr. Drs. H. MOCH. SUKKRI, S.H., M.H. Wakil Ketua PTA Palembang, dan Para Ketua Pengadilan Agama Sewilayah PTA Palembang
dan sekaligus dilanjutkan acara Pemberian Piagam Penghargaan Kepada Satker Berprestasi.
untuk kesempatan ini, PA Lahat mendapatkan piagam penghargaan dari PTA Palembang yang atas kinerja yang telah dicapai,
Penghargaan yang telah diraih oleh PA Lahat, Sebagai Berikut :
1. Terbaik 1 Mediasi
2. Terbaik 3 Sewilayah Kinerja SIPP
3. Terbaik 12 Nasional Kinerja SIPP
4. Excellent Penyerapan Anggaran DIPA 04
5. Terbaik 3 PSP BMN Tahun 2022
6. Excellent LHKPN LHKASN
7. Excellent Website
8. Terbaik 3 Evaluasi AKIP 2022
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Ketua PTA Palembang, YM Bapak Drs. H. R. M. ZAINI, S.H., M.H.I. kepada Ketua PA Lahat, YM Bapak Nur Said, S.H.I., M.Ag.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Penandatangan Fakta Integritas dan Sekaligus Pemberian Penghargaan Kepada Satker yang Berprestasi
Ak/Red_PA-Lahat
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
