Periksa Proses Perkara Anda (Contoh Nomor Perkara : 100/Pdt.G/2020/PA.Lt) 
Pengantar dari Ketua Pengadilan
Assalamu’alaikum warahmatullahiwabarakatuh.
Salam Sejahtera,
Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas terwujudnya situs resmi Pengadilan Agama Lahat dengan alamat http://www.pa-lahat.go.id situs ini merupakan media informasi yang dapat dimanfaatkan tidak hanya di lingkungan peradilan tetapi masyarakat secara umum. Dalam pembangunannya situs ini juga merupakan bagian dari implementasi SK KMA Nomor. 144/KMA/SK/VIII/ 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan yang sudah dirubah/ diganti dengan SK KMA Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Didalam situs resmi ini menampilkan informasi meliputi gambaran umum tentang profil Pengadilan Agama Lahat, Layanan Publik, Layanan Hukum dan menyajikan informasi perkara serta seputar kegiatan Pengadilan Agama Lahat.
melalui situs ini semoga dapat memberikan informasi kepada seluruh pengunjung website resmi Pengadilan Agama Lahatdan dapat mendukung untuk terwujudnya badan peradilan yang agung salah satunya melalui tercapainya modernisasi pengadilan di Indonesia.
Ketua Pengadilan Agama Lahat Kelas IB
ttd
Nur Said, S.H.I., M.Ag.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
